TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menuai sorotan setelah diisukan akan memimpin salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebelumnya, di tahun 2014 Ahok dipercaya sebagai Gubernur DKI Jakarta, setelah Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden dan berhasil memenangkan pemilihan tersebut.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan satu di antara prestasi Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yakni melakukan reformasi birokrasi.

Meski demikian, Nirwono juga memberikan catatan bahwa reformasi birokrasi itu hanya berkisar antara 45-65 persen selama lima tahun terakhir dan belum diiringi dengan penyerapan anggaran maksimal.

Baca: Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Fahri Hamzah: Masukkan Ahok ke Tempat yang Paling Banyak Dituduh Korupsi

Penyerapan anggaran lebih banyak dihabiskan untuk modal badan usaha milik daerah (BUMD) dan operasional kantor, dikutip dari Kompas.com.

"Berarti catatannya adalah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) meskipun ada reformasi birokrasi, ternyata belum bekerja maksimal sehingga banyak sekali proyek-proyek yang masih tertunda, gagal lelang sehingga tidak terserap dengan baik," ujar Nirwono.

Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok memiliki prestasi antara lain melakukan normalisasi Sungai Ciliwung dengan merelokasi warga Kampung Pulo dan Bukit Duri, menata Kampung Akuarium di Pasar Ikan, menata Kawasan Kalijodo dan juga merelokasi warga ke rumah susun. 

Nirwono menyebut dalam sektor transportasi dan lalu lintas, Ahok mengganti kebijakan 3 in 1 dengan ganjil-genap dan menerapkan pembatasan pelintasan sepeda motor.

Baca: Setelah Ahok, Giliran Sandiaga Uno Dikabarkan Jadi Dirut PLN

"Terus tentu apresiasi diberikan untuk pembangunan RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak), meskipun kalau saya catat justru penambahan RTH (ruang terbuka hijau) tidak banyak secara signifikan. RTH-nya bisa dikatakan jalan di tempat," ucapnya.

Ahok memiliki kebijakan lain yang juga menjadi prestasi yakni banyaknya perusahaan yang mau membantu pembangunan di Ibu Kota menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).

Kepemimpinan Ahok di Jakarta juga tidak bisa lepas dari sosok Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono pada saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 yang pernah dua kali menjadi pelaksana tugas gubernur. 

"Ada terobosan seperti percepatan pembebasan lahan untuk proyek-proyek yang bermasalah seperti pembebasan lahan untuk MRT di Jakarta Selatan, kemudian juga perubahan desain dari moncong kereta api untuk MRT-nya, Pak Sumarsono yang cukup berjasa," jelas Nirwono.