Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Menteri Desa Abdul Halim Dicecar soal Dana Desa dan Desa 'Siluman'

anggota Komisi V menyoroti keberadaan 'desa siluman' atau desa fiktif yang dinilai menyedot dana desa.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Menteri Desa Abdul Halim Dicecar soal Dana Desa dan Desa 'Siluman'
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Rapat kerja perdana Komisi V DPR dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, Selasa (19/11/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.

Agenda tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Abdul Halim memaparkan beberapa isu strategis yang saat ini dihadapi Kemendes PDTT.

Beberapa diantaranya mengenai kurang optimalnya konektivitas intra dan antarperdesaan dengan pusat pertumbuhan.

Ia mengatakan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan yang unggul hingga investasi produk unggulan di perdesaan masih rendah.

Baca: Sri Mulyani Cairkan Dana Desa Rp 52 Triliun, Termasuk ke Desa Fiktif

Pengelolaan lingkungan hidup di pedesaan masih kurang optimal serta kurangnya pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan.

"Selain itu, kurangnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital," kata Abdul saat menyampaikan pemaparan di depan anggota Komisi V DPR.

BERITA REKOMENDASI

Setelah menyampaikan pemaparan, beberapa anggota Komisi V menyoroti keberadaan 'desa siluman' atau desa fiktif yang dinilai menyedot dana desa.

Baca: Dirjen Kemendagri Jelaskan Tuduhan 56 Desa Fiktif di Kabupaten Konawe

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan, mengaku terganggu dengan isu tersebut yang kini tengah menjadi pembahasan media nasional.

"Soal dana desa saya yakin ini enggak ada desa siluman. Desa-desaan saja yang dibuat siluman, cuma ada 50 kepala keluarga, ya gimana ini pak menteri," kata Irwan.

Ia menjelaskan, jika ada isu mengenai desa siluman atau desa fiktif yang diikuti wacana Kemendes PDTT menyetop sementara dana desa maka harus dicermati bersama.

Ia tak mau wacana itu menjadi pintu masuk merasionalisasikan dana desa yang sebenarnya masih kurang.

Baca: Heboh Temuan Desa Fiktif, ICW Beberkan Data Ratusan Kasus Korupsi Anggaran Desa


Irwan lalu menyarankan Mendes PDTT untuk tidak hanya fokus pada anggaran, tapi juga fokus kepada kebijakan.

Ia menuturkan saat ini masih banyak desa-desa yang berada dikawasan hutan, dalam kawasan konservasi, serta dalam kawasan hutan lindung.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas