Menteri Desa Abdul Halim Dicecar soal Dana Desa dan Desa 'Siluman'
anggota Komisi V menyoroti keberadaan 'desa siluman' atau desa fiktif yang dinilai menyedot dana desa.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Desa-desa semacam itu tidak bisa mendapatkan dana desa lantaran terdaftar sebagai tanah negara. Tak hanya itu, ada juga tanah transmigrasi yang banyak dirampas oleh perkebunan dan pertambangan.
"Ini juga harus diselesaikan, karena bapak juga punya jalur koordinasi dengan kementerian lainnya," kata dia.
Sementara itu anggota Fraksi Gerindra Eddy Santana juga memberikan komentar terkait dana desa tersebut.
Baca: Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar: Pak Jokowi Tahu Saya Wong Ndeso
Ia menilai dana desa itu lebih baik dioptimalkan untuk membangun desa.
"APBN itu dana desa juga harus dilakukan untuk membangun desa. Ini jangan lagi terjadi hal-hal seperti itu, dana desa harus mampu bangun desa," kata Eddy.
Kemudian tanggapan datang dari anggota Komisi V fraksi PKB Irmawan.
Ia meminta Mendes untuk mengklarifikasi isu desa fiktif.
"Supaya ini tidak jadi beban Kemendes hal ini perlu diluruskan bahwa memang desa fiktif ini tidak ada. Mungkin kalau penduduknya minim ada," ujarnya.
