TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN, Erick Thohir kurang bisa menjaga etika di depan publik mengenai penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jadi petinggi BUMN.

Hal tersebut disampaikan Bari dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Senin (18/11/2019).

Sebelumnya, Bari mengingatkan bagaimana janji Presiden Jokowi pada periode pertamanya menjabat sebagai kepala pemerintahan negara.

Menurut penuturan Bari, Presiden Jokowi pernah berjanji untuk membangun kabinet dan pemerintahan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu.

Sehingga bukan hanya bagi-bagi kursi kekuasaan.

"Sebelumnya mungkin kita bisa melihat lebih besar dulu ya. Publik masih ingat sekali janji Presiden Jokowi," kata Bari.

"Sejak 2014 yang sampai detik ini ternyata belum pernah beliau revisi sekali pun terkait dengan bagaimana janji untuk membangun kabinet dan pemerintahan itu lepas dari berbagai kepentingan-kepentingan dan bukan hanya bagi-bagi kursi," tambahnya.

Mengenai Ahok yang kini akan menduduki petinggi BUMN, Bari menilai tindakan tersebut dapat menjadi bagian yang perlu menjadi catatan.

Karena Ahok merupakan kader politik di partai yang sama oleh Jokowi, PDI Perjuangan.

"Itu juga menurut saya menjadi bagian yang perlu menjadi catatan," jelas Bari.

"Walaupun mungkin beliau mengatakan bukan pengurus partau politik, tapi jelas beliau sebagai kader partai politik," imbuhnya.

Bari mengatakan, hal tersebut bukan saja mengenai aturan, tapi juga etika.

Yaitu kepantasan BUMN yang diharapkan dapat dipimpin oleh profesional yang diharapkan dapat memberikan penghasilan untuk negara.

Bari juga menjelaskan menurutnya penunjukkan Ahok menjadi petinggi BUMN menjadi tanda Presiden Jokowi dan jajarannya, seperti Erick Thohir sebagai menteri BUMN dan yang lainnya kurang dapat menjaga etika di depan publik.