TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi masalah bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Para lulusan ingin bekerja di DKI Jakarta karena mendapat gaji yang besar.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Pada rapat tersebut Tjahjo memaparkan rencana perampingan eselon dan reformasi birokrasi.

Satu hal yang dia singgung saat memaparkan rencana tersebut adalah kecenderungan pilihan lulusan IPDN.

"Lulusan IPDN semua jadi problem. Maunya alumni IPDN itu masuk DKI Jakarta semua karena di DKI itu begitu lulus IPDN dapat gaji Rp 28 juta," tutur Tjahjo.

Tjahjo Kumolo juga menyoroti masalah antrean kenaikan eselon di lingkungan aparatur sipil negara. Mantan menteri dalam negeri itu mencontohkan antrean di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut dia sebanyak 7.224 pegawai di Kemendagri berebut antrean kenaikan eselon.

"Di eselon I saja 20, eselon II dan eselon III hanya 100. Bayangkan. Ini contoh kecil yang mau diserasikan, termasuk reformasi birokrasi. Tidak hanya struktur difungsionalkan, tapi memotong rentang komandonya," kata Tjahjo.

Baca: Sejumlah Oknum Satpol PP Jakarta Diduga Bobol ATM, Nilainya Capai Rp 32 Miliar

Baca: Johan Budi Minta Tjahjo Kumolo Tak Gunakan Cara Lama Untuk Berantas Calo CPNS

Menurut Tjahjo Kumolo reformasi birokrasi menjadi tantangan bagi kementerian yang dia pimpin.

Tjahjo menuturkan Presiden Joko Widodo bertanya kepada dia seberapa cepat reformasi birokrasi dapat dilakukan.

"Dalam waktu dekat kita tidak pangkas birokrasi, tapi merampingkan," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan selama tiga minggu ini pihaknya fokus jemput bola ke semua kementerian.

KemenpanRB berusaha menyesuaikan nomenklatur jabatan dan mendata perampingan eselon sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.