Tjahjo Kumolo: Di DKI, Begitu Lulus IPDN Dapat Gaji Rp 28 Juta
Lulusan IPDN menjadi masalah bagi Kemenpan RB. Para lulusan ingin bekerja di DKI Jakarta karena mendapat gaji yang besar mencapai Rp 28 juta.
Editor: Dewi Agustina
"Ada kementerian yang minta eselon II dijadikan eselon I. Ada lembaga-lembaga yang minta penambahan deputi. Kami serasikan dengan arahan Pak Presiden," tutur Tjahjo.
Dalam rapat kerja tersebut Komisi II mengungkapkan rencana membentuk panitia kerja untuk mengawasi proses seleksi calon pegawai negeri sipil.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan penerimaan CPNS kontradiktif dengan permasalahan jumlah tenaga kerja honorer yang tak kunjung selesai.
Menurut Doli permasalahan tenaga kerja honorer tidak pernah tuntas meskipun menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi silih berganti. Atas dasar itu Komisi II menilai perlu membentuk panitia kerja.
Baca: Menteri Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Jabatan Eselon
Baca: Sejumlah Oknum Satpol PP Jakarta Diduga Bobol ATM, Nilainya Capai Rp 32 Miliar
Panitia kerja itu nantinya tidak hanya mengawasi penerimaan CPNS. Panitia kerja juga akan menyelesaikan permasalahan ribuan tenaga kerja honorer.
"Menurut saya pembentukan ini penting karena masalah ini tidak pernah selesai. Fungsinya mengawasi penyeleksian CPNS dan kami ingin menyelesaikan masalah eks honorer yang tidak pernah selesai," kata Doli.
"Ini sangat kontradiktif. Honorer banyak, tapi di satu sisi buka pendaftaran CPNS. Kita akan kawal itu melalui panja," sambung Doli.
Terkait penerimaan CPNS, Anggota Komisi II Johan Budi meminta MenPAN-RB Tjahjo Kumolo membuat program pemberantasan makelar penerimaan CPNS.
Namun demikian, Johan Budi minta KemenPAN-RB tidak menjalankan program pemberantasan yang telah menjadi rutinitas seperti membuat posko pengaduan.
Menurut Johan Budi pada program-program posko pengaduan yang sebelumnya banyak pengaduan yang tidak ditindaklanjuti.
Menurut Johan kata-kata reformasi birokrasi dan revolusi mental memang sulit diimplementasikan menjadi sebuah program.
Untuk merespons permintaan Johan Budi, Tjahjo berjanji akan mempresentasikan program yang diminta saat rapat kerja dengan Komisi II.
Baca: Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Besok 18 November 2019, Kepulauan Seribu Akan Diguyur Hujan Pagi Hari
Baca: Rapat Perdana di DPR, MenPan RB Tjahjo Bahas Perampingan Eselon Bersama Komisi II
"Dalam konteks tadi, revolusi mental, kami akan tepati janji, akan membentuk Bank Data. Mudah-mudahan dalam praktik yang akan datang bisa dipertanyakan kembali," kata Tjahjo.
Anggota Komisi II dari Fraksi PAN John Siffy Mirin meminta Tjahjo Kumolo untuk membedakan seleksi CPNS di Papua.
