TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi masalah bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Para lulusan ingin bekerja di DKI Jakarta karena mendapat gaji yang besar.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Pada rapat tersebut Tjahjo memaparkan rencana perampingan eselon dan reformasi birokrasi.

Satu hal yang dia singgung saat memaparkan rencana tersebut adalah kecenderungan pilihan lulusan IPDN.

"Lulusan IPDN semua jadi problem. Maunya alumni IPDN itu masuk DKI Jakarta semua karena di DKI itu begitu lulus IPDN dapat gaji Rp 28 juta," tutur Tjahjo.

Tjahjo Kumolo juga menyoroti masalah antrean kenaikan eselon di lingkungan aparatur sipil negara. Mantan menteri dalam negeri itu mencontohkan antrean di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut dia sebanyak 7.224 pegawai di Kemendagri berebut antrean kenaikan eselon.

"Di eselon I saja 20, eselon II dan eselon III hanya 100. Bayangkan. Ini contoh kecil yang mau diserasikan, termasuk reformasi birokrasi. Tidak hanya struktur difungsionalkan, tapi memotong rentang komandonya," kata Tjahjo.

Baca: Sejumlah Oknum Satpol PP Jakarta Diduga Bobol ATM, Nilainya Capai Rp 32 Miliar

Baca: Johan Budi Minta Tjahjo Kumolo Tak Gunakan Cara Lama Untuk Berantas Calo CPNS

Menurut Tjahjo Kumolo reformasi birokrasi menjadi tantangan bagi kementerian yang dia pimpin.

Tjahjo menuturkan Presiden Joko Widodo bertanya kepada dia seberapa cepat reformasi birokrasi dapat dilakukan.

"Dalam waktu dekat kita tidak pangkas birokrasi, tapi merampingkan," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan selama tiga minggu ini pihaknya fokus jemput bola ke semua kementerian.

KemenpanRB berusaha menyesuaikan nomenklatur jabatan dan mendata perampingan eselon sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

"Ada kementerian yang minta eselon II dijadikan eselon I. Ada lembaga-lembaga yang minta penambahan deputi. Kami serasikan dengan arahan Pak Presiden," tutur Tjahjo.

Dalam rapat kerja tersebut Komisi II mengungkapkan rencana membentuk panitia kerja untuk mengawasi proses seleksi calon pegawai negeri sipil.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan penerimaan CPNS kontradiktif dengan permasalahan jumlah tenaga kerja honorer yang tak kunjung selesai.

Menurut Doli permasalahan tenaga kerja honorer tidak pernah tuntas meskipun menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi silih berganti. Atas dasar itu Komisi II menilai perlu membentuk panitia kerja.

Baca: Menteri Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Jabatan Eselon

Baca: Sejumlah Oknum Satpol PP Jakarta Diduga Bobol ATM, Nilainya Capai Rp 32 Miliar

Panitia kerja itu nantinya tidak hanya mengawasi penerimaan CPNS. Panitia kerja juga akan menyelesaikan permasalahan ribuan tenaga kerja honorer.

"Menurut saya pembentukan ini penting karena masalah ini tidak pernah selesai. Fungsinya mengawasi penyeleksian CPNS dan kami ingin menyelesaikan masalah eks honorer yang tidak pernah selesai," kata Doli.

"Ini sangat kontradiktif. Honorer banyak, tapi di satu sisi buka pendaftaran CPNS. Kita akan kawal itu melalui panja," sambung Doli.

Terkait penerimaan CPNS, Anggota Komisi II Johan Budi meminta MenPAN-RB Tjahjo Kumolo membuat program pemberantasan makelar penerimaan CPNS.

Namun demikian, Johan Budi minta KemenPAN-RB tidak menjalankan program pemberantasan yang telah menjadi rutinitas seperti membuat posko pengaduan.

Menurut Johan Budi pada program-program posko pengaduan yang sebelumnya banyak pengaduan yang tidak ditindaklanjuti.

Menurut Johan kata-kata reformasi birokrasi dan revolusi mental memang sulit diimplementasikan menjadi sebuah program.

Untuk merespons permintaan Johan Budi, Tjahjo berjanji akan mempresentasikan program yang diminta saat rapat kerja dengan Komisi II.

Baca: Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Besok 18 November 2019, Kepulauan Seribu Akan Diguyur Hujan Pagi Hari

Baca: Rapat Perdana di DPR, MenPan RB Tjahjo Bahas Perampingan Eselon Bersama Komisi II

"Dalam konteks tadi, revolusi mental, kami akan tepati janji, akan membentuk Bank Data. Mudah-mudahan dalam praktik yang akan datang bisa dipertanyakan kembali," kata Tjahjo.

Anggota Komisi II dari Fraksi PAN John Siffy Mirin meminta Tjahjo Kumolo untuk membedakan seleksi CPNS di Papua.

Mirin minta seleksi CPNS di Papua dilakukan secara luar jaringan (luring), tidak dalam jaringan (daring) seperti di tempat-tempat lain.

Menurut Mirin infrastruktur di Papua belum mendukung untuk menyelenggarakan penerimaan CPNS secara daring.

"Menyangkut kebijakan khusus dalam penerimaan CPNS, gubernur dan rakyat Papua minta penerimaan CPNS di Papua itu offline bukan online, karena pertimbangannya banyak," ujar Mirin.

Selain itu, Mirin mengatakan orang Papua berhak menjadi tuan di tanahnya sendiri.

Ia tidak ingin orang-orang luar Papua yang menguasai ekonomi di Papua seperti yang terjadi selama ini.

Melalui CPNS luring, Mirin berharap orang Papua bisa mengabdi demi kepentingan Papua itu sendiri.

"Saya harap offline supaya orang Papua yang menjadi tuan di atas tanah leluhurnya mereka. Artinya seluruh sendi-sendi ekonomi dikuasai orang Papua sendiri, perdagangan, bisnis dan segala macam," ujarnya. (Tribun Network/mam)