Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus First Travel

Soal Pengembalian Aset First Travel, Pakar Hukum: Seharusnya Korporasi Berhak Menerima

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan aset milik First Travel yang disita seharusnya dikembalikan ke korporasi.

Soal Pengembalian Aset First Travel, Pakar Hukum: Seharusnya Korporasi Berhak Menerima
TRIBUN/IQBAL FIRDAUS
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan aset milik First Travel yang disita seharusnya dikembalikan ke korporasi. 

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan aset milik First Travel yang disita seharusnya dikembalikan ke korporasi.

Abdul Ficar Hadjar mengatakan yang paling mendapatkan legal standing untuk berhak menerima barang bukti adalah korporasinya.

"Karena masyarakat sendiri hubungan hukumnya dengan korporasi," ujarnya, dilansir dari kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Selasa (19/11/2019).

Abdul mengungkapkan keputusan yang diterapkan oleh hakim hanya mengacu pada teks tertulis tanpa melihat konteks, padahal hal ini ada rasionalisasinya.

Baca Juga: Terlalu Zalim, Negara Rampas Aset First Travel

Ia juga mengatakan jika hak korban diserahkan kepada negara, mestinya yang akan dirugikan adalah negara.

"Kalau diserahkan kepada negara mestinya yang dirugikan itu negara atau kejahatan yang bersifat narkotika dan sebagainya," ujar Abdul.

Saat ini dalam putusan, barang bukti sudah menjadi kekayaan dan harta negara.

Dalam arti, ada aturan secara khusus mengenai perampasan aset dari pengadilan yang di atur Menteri Keuangan.

Baca Juga: Kuasa Hukum: Negara Bertanggungjawab Kembalikan Hak Korban First Travel

Halaman
123
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Whiesa Daniswara
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas