Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anggap Ahok Tak Pantas Pimpin BUMN, Marwan Batubara Sebut BTP Tak Jujur: Ada Kasus Korupsi

Marwan Batubara sebut Ahok banyak kekurangan, di antaranya sifat yang tidak jujur hingga rekam jejak yang buruk sehingga tak pantas masuk BUMN.

Penulis: Ifa Nabila
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Anggap Ahok Tak Pantas Pimpin BUMN, Marwan Batubara Sebut BTP Tak Jujur: Ada Kasus Korupsi
Tribunnews.com/Yurike Budiman
Pengamat Energi Marwan Batubara menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak pantas untuk memimpin perusahaan BUMN. 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Energi Marwan Batubara menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak pantas untuk memimpin perusahaan BUMN.

Marwan menyebut Ahok adalah sosok yang tidak jujur dan bahkan pernah terjerat kasus korupsi.

Dilansir Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan Marwan dalam tayangan 'KOMPAS PETANG' unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Rabu (20/11/2019).

Awalnya, Marwan menyebut Ahok memang pada dasarnya sudah tidak memenuhi kriteria sebagai pimpinan BUMN.

Bahkan untuk presentase 70 persen saja Ahok dianggap tak bisa memenuhi.

"Sekian banyak kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Ahok, ternyata sekitar 70 persen itu tidak terpenuhi," ujar Marwan.

Marwan menjelaskan Ahok banyak kekurangan, di antaranya sifat yang tidak jujur hingga rekam jejak yang buruk.

BERITA TERKAIT

"Dari sisi kejujuran, dari sisi keahlian, dari sisi track record nama baik," terang Marwan.

Ketidakjujuran Ahok, menurut Marwan, diwujudkan dalam bentuk kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras pada 2017 lalu.

Marwan mengklaim dirinyalah yang melaporkan Ahok terkait dugaan korupsi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ahok ini punya dugaan kasus korupsi, yang saya sendiri membawa surat itu ke KPK tanggal 17 Juli 2017," jelas Marwan.

"Dan salah satu kasus yang memang sangat fenomenal adalah tentang kasus Rumah Sakit Sumber Waras."

Dikutip dari Kompas.com, Marwan mengibaratkan Ahok seperti sapu, namun sapu yang kotor sehingga tak pantas untuk membersihkan.

“Kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakanlah sapu yang bersih. Tapi, kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," sebut Marwan.

Marwan menganggap jika Ahok menjadi pimpinan BUMN, dikhawatirkan para bawahannya nanti juga akan tertular budaya korupsi.

"Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada," tuturnya.

Marwan menegaskan bahwa mendukung Ahok sebagai pimpinan BUMN adalah hal yang salah.

"Kami imbau yang mendukung Ahok agar hatinya terbuka, karena ada tanggung jawab sosial," imbaunya.

"Sikap mendukung Ahok (secara) membabi buta itu salah."

Senada dengan Marwan, Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli juga tak setuju Ahok menjadi pimpinan BUMN.

Rizal Ramli menegaskan rekam jejak Ahok tidak mulus dalam kariernya.

Berikut video lengkapnya:

Komentar Stafsus BUMN Arya Sinulingga

Staf Khusus BUMN, Arya Sinulingga angkat bicara terkait penolakan Ahok menjadi pimpinan perusahaan BUMN.

Diketahui, kabar terpilihnya Ahok untuk memimpin satu perusahaan BUMN menimbulkan penolakan, di antaranya dari serikat pekerja Pertamina.

Arya menganggap penolakan Ahok sebagai bentuk rasa khawatir kepada Ahok yang nantinya akan membersihkan birokrasi seperti saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dilansir KOMPASTV, Minggu (17/10/2019), Arya menegaskan bahwa BUMN harusnya menjadi perusahaan yang dijalankan atas dasar profesionalitas dan tak mengaitkan perkara lainnya.

"BUMN kalau kita lihat adalah tempat yang memang lepas daripada itu gitu, fokus kepada profesionalitas," ujar Arya.

Arya kemudian menyebut ada dua kemungkinan jika sampai pihak internal BUMN menolak Ahok.

Di antaranya karena tak ingin Ahok membersihkan birokrasi seperti saat dirinya memimpin Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi kalau ada penolakan dari kawan-kawan karyawan BUMN di tempat tertentu di BUMN itu, bisa dua nih yang kita lihat," terang Arya.

"Pertama, mereka takut terhadap masuknya Pak Ahok di dalam BUMN, takut terjadi seperti di DKI bagaimana Pak Ahok itu melakukan pembersihan terhadap birokrasi," sambungnya.

Kemungkinan berikutnya adalah adanya unsur politik dari pihak yang tidak menyukai Ahok, sehingga menolaknya.

Arya mengaku heran jika sampai dugaannya benar di mana pihak internal BUMN melibatkan pandangan politiknya dalam memilih pemimpin.

"Kedua, ini jangan-jangan politik gitu loh," kata Arya.

"Nah kalau politik, ini lucu banget, kenapa sampai kawan-kawan di BUMN bermain-main politik," tuturnya.

Diketahui, beberapa pihak mendukung masuknya Ahok ke BUMN.

Di antaranya adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif.

Ketiganya menyebut Ahok sudah berpengalaman dalam memimpin.

Sementara itu, Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menganggap masuknya Ahok ke BUMN hanya akan menambah masalah baru.

Selain itu, serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) juga menolak Ahok.

Mereka menilai Ahok sebagai sosok yang menimbulkan kekacauan.

Berikut video lengkapnya:

(Tribunnews.com/Ifa Nabila)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas