TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok akan memimpin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan penempatannya diumumkan awal Desember 2019 mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut memberi masukan dan saran kepada Kementerian BUMN untuk memilih Ahok bergabung dengan BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah dugaan yang menyeret nama Jokowi ikut memberi masukan soal Ahok.

Arya mengatakan, pemilihan Ahok menjadi pimpinan perusahaan BUMN adalah kebijakan dari Menteri BUMN Erick Thohir.

Selain itu, Wakil Menteri (Wamen) BUMN dan staf Kementerian BUMN juga turut mempertimbangkan.

Menurutnya, pemilihan Ahok itu sesuai dengan kriteria yang dicari oleh Kementerian BUMN.

"Enggak, itu kebijakan dari Pak Erick memang, bersama teman-teman Wamen dan yang di BUMN bahwa kita harus mencari orang-orang yang memang bisa diterima," ujarnya, dilansir dari YouTube KOMPASTV, Kamis (21/11/2019).

Dalam program Aiman Kompas TV itu, Arya mengungkapkan, pemilihan Ahok juga berkaitan dengan membangun bisnis dalam perusahaan BUMN.

"Karena kita anggap ini bisnis ya, membangun bisnis kan lain ceritanya," lanjut Arya.

Sebelumnya Arya memberi bocoran jika nantinya Ahok akan ditempatkan di BUMN yang membutuhkan perhatian besar dan banyak memberikan pengaruh.

Arya mengaku jika Ahok adalah sosok yang bisa mendukung kemajuan salah satu BUMN nantinya.

Ia menambahkan jika Ahok sudah memiliki kapasitas yang diakui oleh publik, mengingat sebelumnya Ahok sudah pernah menjadi pejabat publik.

Ia mengungkapkan, saat ini Ahok terbilang masih muda sehingga bisa membantu BUMN.

Menurutnya, Ahok akan mengisi posisi yang strategis sesuai kondisi.

Selain itu, ia menilai jika sosok Ahok akan mampu dan layak untuk memperkuat salah satu BUMN.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir berujar membutuhkan sosok pendobrak seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang bisa memajukan perusahaan yang dikelolanya.

Dari 142 perusahaan BUMN, Erick membutuhkan figur yang bisa memimpin perusahaan tersebut, karena tidak mungkin hanya dipimpin oleh Menteri BUMN saja.

Dia juga mengharapkan ada perwakilan di BUMN yang mempunyai rekam jejak pendobrak.

Harapannya, sosok pendobrak itu bisa mempercepat pekerjaan yang nanti menjadi tugasnya.

Dirinya mengaku Ahok akan menempati sektor energi, yang juga bisa membuka lapangan pekerjaan.

Mengenai posisi Ahok di perusahaan BUMN nanti, Jokowi mengatakan ada dua jabatan yang kemungkinan akan diberikan kepada Ahok.

Dua jabatan yang kemungkinan akan diberikan kepada Ahok yaitu komisaris atau bagian dari direksi.

Jokowi mengungkapkan tidak mengetahui sektor BUMN mana yang akan ditempati oleh Ahok.

Dirinya menyerahkan wewenang tersebut kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

Ditanya apakah dirinya yang memberi rekomendasi bergabungnya Ahok ke BUMN, Jokowi enggan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

(Tribunnews.com/Nuryanti)