TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah turut berkomentar terkait rencana bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tanggapan tersebut disampaikan Fahri Hamzah dalam acara Kabar Petang yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube tvOneNews, Rabu (20/11/2019).

Fahri Hamzah mengungkapkan jika yang menjadi sorotan itu seharusnya ide dan strategi bukan mengenai orang yang akan menempati jabatan di BUMN.

"Jangan bahas orang per orang, yang kita bahas itu adalah ide, pikiran dan strategi," tutur Fahri Hamzah.

"Jadi kalau kita membahas orang, kita kehilangan radar, kehilangan kompas, padahal kompas kita adalah negara hukum," tambahnya.

Menurut Fahri Hamzah pembahasan seharusnya mengenai orang per orang yang disesuaikan dengan strategi.

"Sudah itu saja, orang per orang disesuaikan dengan strategi," jelas Gahri Hamzah.

Fahri Hamzah kemudian melontarkan kritik untuk Menteri BUMN Erick Thohir.

Fahri Hamzah menyoroti soal pengangkatan pejabat BUMN dilakukan dengan memunculkan sosok 'orang' bukan terkait dengan ide dan strategi.

"Nah cuma begini, ada kritik terhadap Menteri BUMN ini, cara menteri BUMN ini memamerkan orang yang akan dipanggil yang akan menjabat segala macam, dia memulai dengan orang tapi dia tidak memulai dengan ide dan strategi. Itu yang salah," terang Fahri Hamzah.

Menurut Fahri Hamzah akhirnya yang terjadi orang membahas orang.

Sehingga ide dan strategi untuk membesarkan BUMN menjadi tidak tampak.

"Sehingga kemudian orang membahas orang, kita membahas orang ini nggak ada habisnya,"

"Apalagi orang kaya BTP yang memang kontroversial tapi ide dan strategi membesarkan BUMN akhirnya tidak terungkap, itu menurut saya harus dikoreksi jangan Menteri BUMN kaya mau merekrut anggota kabinet, dipanggil satu-satu, nanti disuruh pakai baju batik dan sebagainya itu urusannya apa coba?" jelas Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menambahkan dengan menampilkan Ahok sebagai sosok yang kontroversial dan menjadi perbincangan, itu menjadikan pengangkatannya berbau politik.

"Kerja senyap bikin untung, bikin sejahtera, bikin maju begitu cara kerja korporasi jangan dipolitisasi jadi repot nanti BUMN kita," jelas Fahri Hamzah.

Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Rizal Ramli: Ngapain Sih Jokowi Bikin Ribut Begini?

Kabar masuknya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai penolakan dari beberapa pihak.

Di antaranya datang dari Pakar Ekonomi Rizal Ramli, ia mengungkapkan jika BUMN membutuhkan pimpinan yang solid dan tidak menimbulkan kericuhan.

Dalam acara Kabar Petang yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube tvOneNews, Rabu (20/11/2019).

"BUMN menyangkut rakyat banyak perlu pimpinan yang memang solid yang punya track record yang bagus, dan tidak menimbulkan kericuhan," tutur Rizal Ramli.

Rizal Ramli mengungkapkan jika pemilihan Ahok untuk menjadi bagian dari BUMN itu tidak tepat.

"Ngapain sih Pak Jokowi bikin ribut begini, bikin masalah. Udah tenang, udah bagus malah pilih orang tidak kredibel,

masih banyak kasus hukum seperti Ahok, tidak memiliki pengalaman korporasi, dan hanya menimbulkan pembelahan lagi dari masyarakat kita," terang Rizal Ramli.

Meski sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengungkapnya jika dirinya butuk sosok pendobrak, menurut Rizal hal itu justru tidak diperlukan.

"Saya setuju di dalam BUMN yang tidak bagus perlu ada pendobrak, saya setuju sortir rapi diperlukan tapi habis itu sistem yang dibenahi kalau hanya shock theraphy cuma drama doang seperti yang dilakukan Ahok, perubahan yang signifikan tidak tampak di dalam sistem," jelas Rizal Ramli.

Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Rizal Ramli: Dramanya Doang yang Gede, tapi Kemampuan Mengecewakan

Kabar masuknya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai penolakan dari beberapa pihak.

Di antaranya datang dari Pakar Ekonomi Rizal Ramli yang mengatakan bahwa kemampuan Ahok hanya kelas Glodok yang tidak memiliki pengalaman korporasi.

Rizal Ramli memberikan tanggapannya dalam acara Kabar Petang  unggahan kanal YouTube tvOneNews, Rabu (20/11/2019).

"Sebetulnya istilah itu, istilah bercanda kelasnya kelas Glodok, di Glodok itu banyak pengusaha bagus-bagus, hebat-hebat, ulet tapi dalam transaksi bisnisnya biasanya saling percaya cukup tanda tangan sedikit saja sudah oke semua," terang Rizal Ramli.

Lebih lanjut, Rizal Ramli mengungkapkan bahwa dalam kasus pengangkatan Ahok tidak bisa dilakukan semudah itu.

"Nah di perusahan skala besar, BUMN skala internasional, enggak bisa transaksi atau deal itu hanya dengan secarik kertas dan tanda tangan, harus ikuti prosedurnya karena kalau nggak itu ada masalah," terangnya.

Selain itu, Rizal Ramli menilai bahwa Ahok masih memiliki banyak masalah hukum.

"Nah Ahok kan masih punya banyak masalah hukum, kasus Rumah Sakit Sumber Waras, beli bus rongsokan dan sebagainya," jelasnya.

Kemudian, Rizal Ramli menjabarkan beberapa masalah yang dilakukan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Rizal Ramli menilai Ahok tidak sukses dalam mengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Ahok pernah jadi Gubernur di DKI Jakarta, waktu dia masuk dia bikin heboh dia jelek-jelekin BUMD, 'manajemennya nggak bagus', dia ganti dengan 30 orang anak muda, konco-konconya Ahok, tapi ternyata juga tidak ada hasilnya," terang Rizal Ramli.

"Setelah berapa tahun tidak ada perbaikan kinerja yang bagus, kalau Ahok punya pengalaman eksekutif pasti dari pergantian terjadi perbaikan," tambahnya.

Selanjutnya, Rizal Ramli memberikan contoh lain soal LRT.

"Contoh lain, saya ikuti sidang kabinet, Ahok ngotot supaya LRT itu pakai rel yang lebar, padahal ini LRT hanya di dalam kota, nah sekarang ternyata yang terjadi LRT punya banyak masalah," ungkapnya.

Dari contoh masalah-masalah tersebut, Rizal Ramli menilai bahwa Ahok tidak punya kemampuan korporasi.

"Jadi ini masalah-masalah nunjukin kalau yang namanya Ahok dramanya doang yang gede, tapi kemampuan korporasinya itu betul-betul mengecewakan, sayang kalau Pertamina dijadikan percobaan yang tidak perlu," ungkap Rizal Ramli.

Menurutnya tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan yang dilakukan Ahok selama menjabat Gubernur di DKI Jakarta.

"Tapi apa perbaikan kinerja Ahok yang dignifikan? Kan enggak ada," ujarnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)