Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi menilai suara publik bisa diabaikan jika hanya ada satu partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyatakan sebagai oposisi pemerintah.

Berkaca dari proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disepakati Pemerintah dan DPR, menurutnya, pemerintah dan DPR dapat mengabaikan suara publik jika tidak ada partai politik yang punya suara berbeda dengan pemerintah.

Padahal menurutnya, fungsi check and balances sangat penting dalam konteks demokrasi.

Ia pun menilai, pihak oposisi tidak selalu harus dimaknai sebagai pihak yang melemahkan pemerintah namun bisa dimaknai sebagai pihak yang menjalankan fungsi kritik atau penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah.

"Itu yang bahaya kalau kemudian kepentingan antara eksekutif dan legislatif sama dan ketika kepentingan sama tidak ada yang bersuara berbeda ya mereka bisa mengabaikan kepentingan publik. Menurut saya itu yang akan membahayakan, dengan posisi koalisi yang sekarang, yang hanya satu partai saja yang terbuka untuk menjadi oposisi," kata Veri di kantor KoDe Inisiatif Jakarta Selatan pada Kamis (29/11/2019).

Meski begitu, mengungkapkan dalam sistem presidensil yang dianut Indonesia peran oposisi seharusnya diambil oleh parlemen yakni DPR RI.

Ia pun menilai, dalam penentuan kebijakan, anggota parlemen di DPR juga masih menjalankan perannya sebagai oposisi.

"Misalnya begini, kalau kita melihat pertemuan-pertemuan awal menteri-menteri kabinet , sebenarnya tidak mulus-mulus amat. Bahkan pendukung pemerintah juga mengkritik dengan keras kebijakan-kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah. Misalnya Pak parbowo pun dikritik Efendi Simbolon dari PDIP," kata Veri.

Namun ia mengatakan, bahwa kerja partai yang sudah menyatakan oposisi sejak awal contohnya PKS akan lebih berat.

"Oleh karena itu kita berharap PKS bisa kemudian mengorganisir diri paling tidak di internal mereka untuk menjadi partai oposisi. Kita berharap mereka juga bisa mengorganisir diri untuk kemudian bisa berpendapat berbeda," kata Veri.