Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PPP Arsul Sani menilai tak menutup kemungkinan Reuni Akbar PA 212 pada 2 Desember nanti akan memunculkan kasus dugaan penistaan agama Sukmawati Soekarnoputri.

Arsul Sani tidak menafikan kasus Sukmawati akan seperti kasus Ahok.

"Di negara demokrasi kan pasti selalu ada hal-hal yang seperti itu. Nah ketika kemudian ada katakanlah video yang beredar secara viral terkait dengan Ibu Sukmawati, kemudian ada warga masyarakat yang melaporkan, itu juga hak hukumnya warga masayarakat yang harus kita hormati," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Baca: Arsul Sani: Fraksi NasDem yang Usul Jabatan Presiden 3 Periode

Wakil Ketua MPR RI tersebut meminta pihak kepolisian untuk memproses laporan sejumlah elemen masyarakat terkait dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri.

Menurutnya, polisi harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan menyeluruh agar masyarakat merasa ada keadilan.

"Menurut saya polisi memproses hukum. Yang namanya memproses hukum itu kan ujungnya tidak harus juga kemudian proses peradilan juga. Harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional juga," ujar Arsul.

Baca: BREAKING NEWS: Bamsoet Deklarasikan Maju Sebagai Calon Ketua Umum Golkar

Arsul menyebut untuk membuktikan salah atau tidak, polisi memerlukan keterangan saksi ahli seperti kasus Basuki Thahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

"Ya tinggal kemudian diproses memanggil saksi ahli, saksi ahlinya mengatakan apa, itu penistaan atau bukan. Kalau bukan penistaan ya dihentikan, ya kalau itu penistaan diproses hukum," katanya.