TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Keluhan presiden mengenai bahan baku obat yang mayoritas impor hingga 95%, direspons Partai NasDem. Nasdem mendorong reformasi menyeluruh dalam tata kelola obat di Indonesia.

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati menyambut positif pernyataan Presiden Jokowi tentang produksi obat agar mengandalkan bahan baku lokal dengan mendorong penguatan riset di bidang obat.

"Kami sambut positif dorongan Presiden tentang produksi obat agar menggunakan bahan-bahan lokal sembari memperkuat riset di bidang obat," ujar Okky, Jumat (22/1/2019) dalam pernyataannya.

Baca: Lanjutkan Silaturahmi Kebangsaan, MPR akan Bertemu NasDem Bahas Amandemen Terbatas UUD 45

Anggota Komisi Kesehatan DPR RI dua periode ini menyebutkan pernyataan Presiden tersebut harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi dalam tata kelola obat nasional dari hulu hingga hilir.

"Saya kira saat ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan reformasi tata kelola obat di Indonesia untuk memastikan akses warga terhadap obat aman, murah, dan terjangkau secara luas dengan harga sama se-Indonesia," ujarnya.

Menurut Okky, langkah simultan harus segera dilakukan dengan mendorong kegiatan riset di bidang obat serta penguatan sumber daya untuk memastikan Indonesia sebagai basis produksi obat dengan mengandalkan 100 % bahan baku dari dalam negeri. "Dengan cara ini, harga obat dapat ditekan dan mudah diakses oleh masyarakat," lanjut  Okky.

Baca: Puan Maharani Tegaskan Tidak Ada Kerenggangan Hubungan Antara PDI-P dan Nasdem

Selain perbaikan di sisi hulu, model senior ini juga mendorong perubahan tata kelola dalam hal distribusi obat di Indonesia.

Baca: Bahas Mulan Jameela Masuk DPR Meski Kalah Suara, Ketua DPP Nasdem: Apakah Itu Gak Zalim?

Menurutnya, persoalan tata kelola distribusi obat-obatan di Indonesia juga menjadi pemicu ekses negatif di sektor perobatan di Indonesia. Dia menyebut praktik jual beli obat-obatan ilegal, harga obat yang mahal tak bisa dilepaskan dari tata kelola distribusi obat-obatan.

"Saya kira BPOM dan Kementerian Kesehatan dapat duduk bersama dalam hal tata kelola distribusi obat di Indonesia. Harus dipastikan harga obat murah dan tidak ada lagi peristiwa beredarnya obat ilegal," tegas Okky.