TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengimbau agar pemerintah cermat dan menyatukan suara terkait pemahaman radikalisme.

Sukamta merujuk kepada pengalaman selama ini, dimana para pejabat sering memberikan pernyataan yhang berbeda.

"Kami berharap supaya pemerintah ini cermat ya. Kalau akan ada kebijakan soal anti radikalisme, itu pemerintah harus satukan suara dulu yang dimaksud dengan radikalisme itu apa," ujar Sukamta, dalam diskusi 'Menguji Efektifitas Program Radikalisme, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).

Baca: Kementerian Agama Sebut Ada Dua Pesantren yang Terindikasi Terpapar Radikalisme

"Karena selama ini setiap pejabat bicara itu beda-beda. Menkopolhukam beda, Menteri Agama beda, polisi beda, Mendagri beda," imbuhnya.

Menurutnya, hal tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat. Seolah-olah, negara ini tengah berada dalam situasi kacau.

Selain itu, Sukamta menilai pemerintah seharusnya menyatukan metode yang akan digunakan untuk memerangi radikalisme. Pendekatan dari metode itu pun, kata dia, harus dilakukan secara transparan.

Baca: Robikin Emhas: Celana Cingkrang dan Perempuan Bercadar Tak Bisa Diartikan Penganut Paham Radikal

"Karena kalau ini tidak ada transparansi, maka metodologi penanganan yang ada adalah omongan-omongan serampangan jadi para pejabat publik. Ini nanti justru akan menimbulkan masalah-masalah baru," kata dia.

Masalah baru yang dimaksud, salah satunya orang akan dengan mudah menuduh atau memberi label. Sukamta kemudian menyinggung masalah pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi terkait celana cingkrang.

"Sekarang itu sedang ada tren anak muda pakai celana cingkrang, kan trend itu mode umum dan nggaak ada kaitan dengan agama. Tapi karena ada statement pejabat publik yang didengar oleh masyarakat bahwa celana cingkrang itu identitas kaum radikal, nanti ada anak muda yang menggunakan tren tersebut malah akan di-bully oleh orang gara-gara itu," tandasnya.