TRIBUNNEWS.COM - Langkah utama Presiden Jokowi dalam kebijakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) yakni membuat rencana dan peta jalan yang jelas terkait pengembangan industri tersebut.

Jokowi meminta peta jalan tersebut harus menghubungkan industri alat pertahanan mulai hulu hingga hilir.

Peta jalan tersebut juga melibatkan BUMN dan pihak swasta.

"Roadmap-nya harus jelas. Sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari luar negeri," ungkap Jokowi, dikutip dari Siaran Pers dalam situs setpres.setneg.go.id.

 

Pengadaan alutsista tersebut mengingat Indonesia harus menjadi kekuatan regional yang baik dan disegani.

Jokowi menuturkan, untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, perlu penguatan melalui pengadaan alutsista yang modern dan sejalan dengan perkembangan teknologi.

Tak luput sektor industri pertahanan juga diperkuat.

"Karena itu kita perlu penguatan pertahanan kita dengan alutsista yang modern, yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan dalam negeri," tegas Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan pengadaan alutsista yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11/2019), dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden juga meminta kepastian alih teknologi terkait pengadaan alutsista dari negara lain dan bentuk kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain.

Harapannya, pengetahuan untuk memproduksi alutsista serupa pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dengan industri pertahanan negara lainnya.

Untuk itu, Jokowi meminta untuk memastikan sumber daya manusia di industri pertahanan diperkuat.

"Jangan lagi orientasinya penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya. Apalagi orientasinya sekedar proyek. Sudah setop yang seperti itu," tegas Jokowi.

Jokowi juga menegaskan agar pengadaan alutsista tidak dilakukan dengan teknologi yang sudah usang dan ketinggalan.

Baca :  Soal Reformasi Perpajakan,Jokowi Sampaikan Agenda Besar untuk Menciptakan Lapangan Kerja

Kebijakan pengadaan alutsista harus didasarkan pada perhitungan dan antisipasi terhadap perkembangan teknologi persenjataan yang berubah cepat.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan akan mengulas kembali semua proyek dan pengadan alutsista.

"Kita akan lihat. Beliau sangat tegas lagi kepada saya," tutur Prabowo.

Dilansir dari YouTube Kompas TV, Prabowo segera memastikan tidak ada kebocoran, penyimpangan, dan penyelewengan anggaran pengadaan alutsista.

"Kita cek harga, kira cek lagi teknologinya tepat atau tidak," tutur Prabowo.