TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan sejumlah nama yang memimpin PT Pertamina (persero) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Erick Thohir mengungkapkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok kini resmi menjadi Komisaris Utama Pertama.

Posisi Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina ini menggantikan posisi Tanri Abeng.

"Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama dari Pertamina," ujar Erick Thohir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019), dikutip dari Kompas TV.

Erick juga menyampaikan, Ahok nantinya akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin yang diamanahi sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina.

"Lalu didampingi Pak Wamen, Pak Budi Sadikin, jadi wakil komisaris utama," lanjut Erick.

Sementara itu, posisi Direktur Keuangan Pertamina akan diisi oleh Emma Sri Martini.

Sebelumnya Emma menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel.

"Lalu, nanti juga akan ada Direktur Keuangan yang baru, ibu Emma yang sebelumnya Dirut Telkomsel," jelas Erick.

Emma menduduki posisi direktur keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Pahala Mansury.

Saat ini Pahala Mansury juga mendapat tugas baru sebagai Direktur Utama BTN.

Sedangkan, posisi Komisaris Utama BTN diisi oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah.

"Karena memang Pak Pahala kan ada tugas baru juga, jadi Dirut BTN, dan Komisaris Utamanya Pak Chandra Hamzah," lanjut Erick.

Erick Thohir mengungkapkan adanya perampingan di tubuh Kementerian BUMN, dengan alasan untuk mencari orang yang bisa bekerja.

"Penting sekarang kita kerja, kita di Kementerian BUMN kenapa kita merampingkan, tapi tidak hanya merampingkan, supaya juga cakap, artinya bisa bekerja," jelasnya.

Ia berujar, ke depannya BUMN akan menjadi Kementerian yang arahnya pada pelayanan.

"Karena filosofi dari Kementerian BUMN sendiri ke depannya kita harus services oriented," kata dia.

Dirinya mengatakan, Kementerian BUMN nantinya ingin memberi pelayanan kepada 142 perusahaan BUMN, bukan berdasarkan pada tingkatan jabatan.

"Dari 142 perusahaan, kita harus menjadi bagian kerja sama dengan teman-teman BUMN kita harus men-services, jadi bukan membirokrasikan," ujarnya.

Erick Thohir menyampaikan, para direksi perusahaan BUMN diharapkan mempunyai akhlak yang baik.

Artinya bisa mengatur perusahaan dengan baik, dan juga dibarengi dengan gaya hidup yang baik.

"Jadi diharapkan juga temen-temen direksi juga punya akhlak yang baik," ujarnya.

"Saya sudah memberikan contoh me-manage perusahaan-perusahaan sebesar itu, kalau akhlaknya tidak bagus apalagi ini amanah yang diberikan oleh kita semua, termasuk saya, Pak Presiden, dan rakyat," lanjutnya.

Menurutnya, penempatan posisi di perusahaan sebagai pimpinan adalah sebuah tanggung jawab.

Erick sebagai Menteri BUMN tidak ingin para pimpinan itu tidak mempunyai rasa empati dalam dirinya.

"Nah ini juga bagian tanggung jawab mereka sebagai pimpinan," katanya.

"Saya tidak ingin juga, direksi BUMN ini tidak punya empati, dalam arti perusahaannya tidak baik, gaya hidupnya tetap," lanjut Erick.

Ia juga berujar untuk tidak berpikiran negatif kepada para pimpinan perusahaan yang mendapat pendapatan lebih ketika perusahaannya mendapat keuntungan.

"Kalau memang perusahaannya untung ya itu hak, kita nggak boleh ketika mereka melakukan haknya terus kita gunjingkan, tidak boleh," ujarnya.

Menteri BUMN Erick Thohir berencana memimpin rapat bulanan 30 perusahaan, dengan mengundang semua direksi utama dan komisaris utama secara dalam satu waktu.

"Rapat bulanan untuk 30 perusahaan akan saya lakukan langsung oleh saya, dimana saya mengundang dirut dan komut secara bersamaan," ungkapnya.

Harapannya, rencana Erick itu bisa mencegah timbul sebuah drama dalam tiap perusahaan BUMN.

"Jadi saya nggak mau ada drama-drama di dalam perusahaan ya, komut menjelekkan dirut, dirut menjelekkan komut, saya nggak mau," jelasnya.

"Kita rapat bersama, kalau nggak mau ada perbedaan, ayo kita duduk," lanjut Erick Thohir.

Ia menilai dengan adanya rapat bersama antara para direksi utama dan komisaris utama, keduanya bisa berjalan beriringan.

"Karena tidak mungkin direksi berjalan tanpa dukungan komisaris, komisaris bukan direksi, yang melakukan kerja harian itu kan direksi," jelas Erick.

(Tribunnews.com/Nuryanti)