TRIBUNNEWS.COM - Hari ini nama Basuki Tjahaja Purnama atau BTP akan resmi diputuskan sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Nama BTP atau yang kerap disapa Ahok ini akan diresmikan hari ini, Senin (25/11/2019) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina.

Hal ini telah disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN pada Jumat (22/11/2019).

“Setelah keluar surat (persetujuan dari presiden) akan dilakukan RUPS. RUPS akan dilakukan hari Senin untuk Pertamina mengangkat dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina,” ujar Arya Sinulingga di kantornya, Jakarta, melansir dari Kompas.com.

Menurut rencana RUPS akan digelar di kantor Kementerian BUMN, namun belum bisa dipastikan jam berapa RUPS akan dilangsungkan.

Melansir dari Kompas TV, Belum ada informasi juga apakah BTP akan hadir dalam RUPS hari ini.

Sebelumnya, nama Basuki Tjahaja Purnama sudah muncul sebagai Komisaris Utama Pekan lalu diumumkan oleh Menteri BUMN Erick Tohir yang merombak pejabat beberapa BUMN, termasuk Pertamina.

Jabatan Komisaris Utama Pertamina yang diemban BTP di perusahaan strategis Pertamina ini bukanlah hal basa-basi, salah satu tugas terberat yakni menekan impor BBM.

Arya menjelaskan, setelah resmi dilantik, BTP akan langsung diminta menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan olehMenteri BUMN Erick Thohir.

“Setelah diputuskan, Pak Ahok langsung tugas. Tugasnya melakukan pengawasan, diatribusi, efisiensi dan persoalan kilang-kilang (milik Pertamina),” kata Arya.

Diketahui, Pertamina ini menjadi salah satu perusahaan BUMN yang sering bergonta-ganti pimpinan dari direksi dan komut, sehingga hal ini menjadi tantangan Ahok.

Jika melihat dari tugas dan PR Pertamina itu sendiri sangatlah banyak.

Untuk tugasnya saja, Pertamina harus menjaga kinerja keuangannya, harus mentapkan harga BBM, belum lagi urusan kilang minyak yang harus tetap berjalan.

Kemudian, Pertamina juga merupakan BUMN yang disebut-sebut sumurnya ini sudah tua, sehingga dinilai produksi ini sudah tidak lagi maksimal dan lain sebagainya.

Namun, untuk masalah yang sedang disorot kali ini atau fokus utama yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah terkait dengan impor dan juga harga BBM jenis Premium.

Hal ini juga pesan yang sempat disampaikan oleh Mentei BUMN Erick Tohir beberapa waktu lalu, bahwa pemerintah sangat ingin mengurangi angka impor di bidang minyak dan juga gas.

Kalau kita melihat dari laporan keuangan Pertamina, ada impor BBM Premium dari tahun ke tahun yang cukup tinggi yakni di tahun 2016 total impor BBM Premium mencapai 3,7 miliar dollar AS.

Selanjutnya tahun 2017 mencapai 3,8 miliar dollar AS.

Lalu, pada tahun 2018 mencapai 4,4 miliar dollar AS.

Sementara itu ternyata hingga Juni 2019 lalu sudah menjadi 2,3 miliar dollar AS.

Maka dari itu, naiknya BBM impor premium ini sudah pasti menjadi beban Pertamina karena nlainya yang semakin besar, selain jumlah konsumsi dikarenakan pergerakan kurs rupiah.

Selain itu, terkait dengan subsidi di tahun 2018 pemerintah hanya menghabiskan dana sebesar 35,5 triliun rupiah untuk subsidi BBM Solar.

Sedangkan sejak tahun 2017 sudah tidak ada lagi pos anggaran subsidi Premium dalam anggaran pemerintah, ini berarti Pertamina harus mengambil selisi harga.

Karena harga asli Premium menurut hitungan indeks Rp 8.925;/liter tetapi Pertamina hanya menjual Rp 6.550;/liter.

Ini menjadi salah satu pekerjaan Ahok yang berat, di mana Ahok harus menjadi jembatan anatara pemerintah dan juga direksi Pertamina.

Meskipun tugas atau wewenang dari komut tidak mengambil kebijakan di tingkat direksi pertamina, tetapi fungsinya adalah untuk mengawasi kinerja secara menyeluruh atau pun khusus. (*)

(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)