TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Nasdem Kurtubi turut berkomentar terkait dengan pengangkatan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Tanggapan Kurtubi tersebut disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).

Kurtubi menyebut kehadiran Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah sebagai pendobrak.

"Saya rasa satu hal yang perlu digaris bawahi kehadiran Pak Basuki sebagai Komisaris Utama, sikap jiwa pendobrak saya dukung itu," jelas Kurtubi.

Lebih lanjut, Kartubi mengungkapkan Ahok harus bisa berkata 'Tidak' terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait sumber daya migas.

Baca: Ahok Tak Jadi Direktur Utama Pertamina, Arya Sinulingga: Posisi Dirut Diisi Orang yang Paham Minyak

Baca: Soroti Gebrakan Erick Thohir, Said Didu Apresiasi Penunjukan Ahok di Pertamina: Angkat Jempol

"Beliau kalau bisa sebagai Komisaris Utama Pertamina bisa mengatakan 'tidak' pada perintah pemerintah yang menyangkut sumber daya migas terutama pembangunan kilang," terang Kurtubi.

Kurtubi kemudian menyinggung soal penugasan pemerintah ke Pertamina mengenai pembangunan kilang di Bontang yang tidak efisien.

"Saya di Komisi VII sudah lima tahun, pemerintah menugaskan ke Pertamina untuk membangun kilang di Bontang, ini salah. Salahnya tidak efisien. Mestinya Komisaris Utama Pertamina mengatakan 'Tidak'," ungkap Kurtubi.

Ahok Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina, Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean: Saya Agak Pesimis

Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sebut pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina sebagai kebijakan yang tanggung dari Kementerian BUMN.

Tanggapan tersebut disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).

Ferdinand Hutahaean menganggap bahwa misi dan opini besar yang telah terbentuk tentang Ahok, seharusnya Ahok dijadikan Direktur Utama (Dirut) bukan hanya menjadi Komisaris Utama.

"Kalau misi dan opini yang dibentuk sedemikian besarnya bahwa Ahok ini pendobraklah, penghabis mafia migaslah, segala macam. Pertanyaan saya kenapa tidak jadikan Ahok sebagai Dirut saja?" terang Ferdinand.

Lebih lanjut, Ferdinand menjelaskan soal kewenangan Ahok yang terbatas jika menjabat sebagai Komisaris Utama.

"Karena kalau komisaris ini kewenangannya terbatas sekali, terbatas beliau itu hanya bisa mengawasi, merekomendasikan, menyetujui atau tidak menyetujui sebuah program," ungkap Ferdinand.

"Tetapi janagn lupa semua kebijakan korporasi itu ada di tangan Board of Directors (BOD), semua tandatangan BOD lah yang membuat operasi perusahan ini berjalan," jelas Ferdinand.

Ferdinand menyampaikan bahwa visi dan misi yang dikembangkan ke Ahok menurutnya terlalu berlebihan.

"Jadi visi misi yang dikembangkan ke Ahok ini saya pikir jangan jadi berlebihan," terang Ferdinand.

Baca: Ahok Harap Pengawasan Pertamina Dibantu dengan Informasi dari Masyarakat

Baca: Jadi Komisaris Pertamina, Komjen Condro Kirono Akan Mundur dari Polri

"Kasihan juga nanti Ahok kalau kemudian ekspektasi besar yang ditumpukan ke pundak beliau ternyata tidak bisa diraih," tambahnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menilai bahwa peran Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina tidak akan banyak.

Ferdinand justru pesimis terhadap kinerja yang dilakukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina ke depan.

"Jadi saya pikir peran Pak Ahok disini kemungkinan besar ya tidak akan banyak, saya agak pesimis melihatnya," jelas Ferdinand.

Ferdinand kemudian kembali menegaskan pernyataan soal keputusan Kementerian BUMN yang tanggung terkait pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Menurut Ferdinand, seharusnya Ahok menduduki jabatan sebagai Dirut atau di tempatkan ke BUMN lain yang sedang bermasalah, seperti BPJS kesehatan.

"Ini kenapa saya bilang kebijakan Kementerian BUMN serba tanggung karena kalau narasinya pendobrak, saya minta tadinya kalau Pak Ahok ini tempatkan saja ke Dirut atau tempatkan ke BUMN lain untuk diselesaikan yang sedang bermasalah, contohnya BPJS kesehatan," terang Ferdinand.

Namun demikian, Ferdinand mengakui bahwa Ahok punya karakter dan kemampuan yang mendukung untuk bergabung di BUMN.

Ferdinand juga memaparkan mengenai kesuksesan Ahok saat menjadi gubernur di DKI Jakarta yang berhasil membangun Simpang Susun Semanggi tanpa APBD.

"Beliau punya karakter dan kemampuan, kita lihat waktu beliau jadi gubernur mampu membangun Jakarta, Simpang Susun Semanggi tanpa APBD barangkali BPJS bisa beliau selesaikan tanpa APBN, tidak ada defisit lagi," tutur Ferdinand.

"Nah hal-hal seperti ini yang perlu dilihat dimana Ahok ini lebih pas ditempatkan," tambahnya.

Meskipun Ferdinand pesimis terhadap peran Ahok di Pertamina, tetapi ia masih punya sedikit harapan untuk Ahok.

"Kalau sekarang di tempatkan di Pertamina ya saya agak pesimis meskipun punya harapan sedikit-sedikit," jelasnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)