TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Nasdem Kurtubi turut berkomentar terkait dengan pengangkatan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Tanggapan Kurtubi tersebut disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).

Kurtubi menyebut kehadiran Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah sebagai pendobrak.

"Saya rasa satu hal yang perlu digaris bawahi kehadiran Pak Basuki sebagai Komisaris Utama, sikap jiwa pendobrak saya dukung itu," jelas Kurtubi.

Lebih lanjut, Kartubi mengungkapkan Ahok harus bisa berkata 'Tidak' terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait sumber daya migas.

Baca: Ahok Tak Jadi Direktur Utama Pertamina, Arya Sinulingga: Posisi Dirut Diisi Orang yang Paham Minyak

Baca: Soroti Gebrakan Erick Thohir, Said Didu Apresiasi Penunjukan Ahok di Pertamina: Angkat Jempol

"Beliau kalau bisa sebagai Komisaris Utama Pertamina bisa mengatakan 'tidak' pada perintah pemerintah yang menyangkut sumber daya migas terutama pembangunan kilang," terang Kurtubi.

Kurtubi kemudian menyinggung soal penugasan pemerintah ke Pertamina mengenai pembangunan kilang di Bontang yang tidak efisien.

"Saya di Komisi VII sudah lima tahun, pemerintah menugaskan ke Pertamina untuk membangun kilang di Bontang, ini salah. Salahnya tidak efisien. Mestinya Komisaris Utama Pertamina mengatakan 'Tidak'," ungkap Kurtubi.

Ahok Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina, Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean: Saya Agak Pesimis

Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sebut pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina sebagai kebijakan yang tanggung dari Kementerian BUMN.

Tanggapan tersebut disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).

Ferdinand Hutahaean menganggap bahwa misi dan opini besar yang telah terbentuk tentang Ahok, seharusnya Ahok dijadikan Direktur Utama (Dirut) bukan hanya menjadi Komisaris Utama.

"Kalau misi dan opini yang dibentuk sedemikian besarnya bahwa Ahok ini pendobraklah, penghabis mafia migaslah, segala macam. Pertanyaan saya kenapa tidak jadikan Ahok sebagai Dirut saja?" terang Ferdinand.

Lebih lanjut, Ferdinand menjelaskan soal kewenangan Ahok yang terbatas jika menjabat sebagai Komisaris Utama.