TRIBUNNEWS.COM - Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean sebut pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama  (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina sebagai kebijakan yang tanggung dari Kementerian BUMN.

Tanggapan tersebut disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).

Ferdinand Hutahaean menganggap bahwa misi dan opini besar yang telah terbentuk tentang Ahok, seharusnya Ahok dijadikan Direktur Utama (Dirut).

"Kalau misi dan opini yang dibentuk sedemikian besarnya bahwa Ahok ini pendobraklah, penghabis mafia migaslah, segala macam.

Pertanyaan saya kenapa tidak jadikan Ahok sebagai Dirut saja?" terang Ferdinand.

Lebih lanjut, Ferdinant menjelaskan soal kewenangan Ahok yang terbatas jika diangkat sebagai Komisaris Utama.

"Karena kalau komisaris ini kewenangannya terbatas sekali, terbatas beliau itu hanya bisa mengawasi, merekomendasikan, menyetujuii atau tidak menyetujui sebuah program," jelasnya.

Kemudian Ferdinand menyoroti mengenai pernyataan Said Didu soal mafia migas yang ada di Pertamina.

Ia menuturkan jika narasi mengenai mafia migas ini sudah lama menjadi sorotan tetapi hingga kini satupun dari mereka belum ada yang ditangani oleh aparat hukum.

"Yang ingin saya sampaikan kontroversi tentang mafia migas, bandit migas ini kan dari dulu besar sekali sejak kawan kita Faisal Basri diangkat jadi tim reformasi sampai sekarang yang selalu kita dengar mafia migas," jelas Ferdinand.

"Tapi saya belum melihat satu saja yang disebut mafia migas ini pernah ditangani oleh aparat hukum," tambahnya.

Selanjutnya, Ferdinand justru mempertanyakan mengenai mafia migas yang mana yang akan dihabisi Ahok jika narasi tersebut sudah ada sejak dulu hingga saat ini.

"Siapa sih mafia migas ini? Atau jangan-jangan ini hanya hantu yang dibesar-besarkan, kita tidak tahu sampai sekarang," ungkapnya.

"Nah sekarang mafia migas yang mana yang mau dihabisi Ahok, kalau dari dulu saja ini kita sudah dengar," tambahnya.

Sebut Banyak Mafia Migas di Pertamina, Said Didu Minta Ahok Memberantasnya

Menteri BUMN, Erick Thohir resmi mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Pengangkatan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.

Satu diantara yang ikut berkomentar terkait pengangkatan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina adalah Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, Said Didu.

Said Didu mengutarakan tanggapannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).

Ia menyinggung soal kecocokan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina dengan karakter dan gaya kepemimpinan Ahok.

Lebih lanjut, Said Didu mengungkapkan ada empat hal yang menjadi indikator cocok atau tidak cocoknya Ahok menjadi Komisaris Utama di Pertamina.

"Pertama, apakah penugasan oleh pemerintah kepada Ahok sesuai dengan kompetensi dan karakter dia," terang Said Didu.

"Kedua, apakah Ahok bisa merubah dirinya menjadi lebih baik sehingga dapat bekerja di atas kaidah-kaidah good governance dan good corporate governance."

"Yang ketiga, apakah tim yang bersama Ahok, dewan komisaris dan dewan direksi bisa bersinergi baik dengan Ahok."

"Yang keempat, apakah kepercayaan mitra-mitra Pertamina akan menjadi membaik setelah Ahok masuk ke dalam," jelas Said Didu.

Said Didu menyatakan Ahok adalah sosok yang kontroversional.

Ia pun menilai, soal cocok atau tidak cocok Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina bergantung pada penugasan yang diberikan pemerintah kepada Ahok.

Lebih lanjut, Said Didu berharap Ahok akan diberikan tugas yang memang selama ini menjadi kendala dari perkembangan Pertamina.

"Kendala perkembangan Pertamina selama ini, mohon maaf banyak sekali mafia-mafia singgah di Pertamina termasuk mafia-mafia proyek sehingga perkembangan Pertamina menjadi terhambat," jelas Said Didu.

Selain kendala tersebut, Said Didu juga menyebut kendala lain yakni penugasan pemerintah kepada Pertamina yang tidak sesuai dengan UU BUMN.

Lebih lanjut, Said Didu mengungkapkan ada tiga indikator utama kinerja yang sebaiknya diberikan kepada Ahok.

"Pertama memberantas mafia migas, kedua mempercepat proses-proses pembangunan kilang yang ada di Pertamina, ketiga adalah menyelesaikan masalah penugasan pemerintah kepada Pertamina," jelas Said Didu.

Said Didu menyebut hal tersebut merupakan tugas berat bagi Ahok.

"Nah di sinilah ujian berat bagi Ahok karena saya paham bahwa mafia migas itu selalu selama ini ada di kekuasaan dan di sekitar kekuasaan," terangnya.

"Itulah saya pikir persyaratan apakah Ahok sukses atau tidak sukses, kita tunggu empat hal yang saya katakan tadi" imbuh Said Didu.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)