Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Soal Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Perludem: Pelemahan Praktik Demokrasi

Titi Anggraini mengatakan wacana penambahan masa jabatan presiden akan menjadi permulaan pelemahan praktik demokrasi di Indonesia.

Soal Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Perludem: Pelemahan Praktik Demokrasi
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. 

Maka masyarakat tidak perlu menunggu selama delapan tahun karena itu merupakan waktu yang cukup lama.

Selain itu, jika presiden dalam menjalankan tugasnya dinilai tidak maksimal, maka tidak akan dipilih kembali pada periode selanjutnya.

"Sekarang kita bicara tiga, tapi tidak ada jaminan nanti kita bicara empat periode, dan seterusnya."

"Periode dua jabatan dengan perhitungan yang betul-betul rasional," jelas Titi Anggraini.

"Misalnya lima tahun tidak terlalu lama. Orang diberikan ruang bekerja dengan maksimal kalau kinerjanya baik dia ada ruang untuk terpilih kembali."

"Kalau kinerjanya buruk, kita tidak perlu menunggu hingga delapan tahun. Lalu kalau kinerjanya buruk kita tidak pilih kembali," lanjutnya.

Sapa Indonesia Malam (24/11/2019) membahas mengenai wacana penambahan masa jabatan presiden.
Sapa Indonesia Malam (24/11/2019) membahas mengenai wacana penambahan masa jabatan presiden. (Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV)

Titi Anggraini juga mengatakan Indonesia mempunyai perjalanan panjang hingga pada situasi sekarang.

Menurutnya sebagai negara yang berbentuk demokrasi, Indonesia dapat maju ke depan.

"Kita punya pengalaman panjang kenapa kita sampai pada titik ini," ucap Titi Anggraini.

"Sebagai sebuah negara demokrasi mestinya kita maju terus ke depan."

Halaman
123
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas