TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok resmi menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mulai Senin (25/11/2019).

Ahok dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengisi posisi Komisaris Utama Pertamina, bersama Wakil Komisaris Budi Gunadi Sadikin.

Saat dihubungi oleh Kompas TV dalam program Sapa Indonesia Malam, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut Kementerian BUMN mencari komisaris perusahaan BUMN yang mewakili BUMN dan pemerintah.

"Selama ini di komisaris dilihat hanya penempatan orang-orang saja, jadi kami mencari komisaris yang benar-benar mewakili kami dari pemerintah, dari BUMN yang bisa mengawasi secara betul," ujar Arya di Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Arya menjelaskan, tugas komisaris Pertamina seperti Ahok, Budi Gunadi Sadikin, dan para komisaris Pertamina lainnya adalah menguji program-program dari para direksi Pertamina, dan mengadakan rapat tiap bulan.

"Komite audit di sana nanti akan dimaksimalkan oleh komisaris, kalau Tbk itu nanti komite akan mengadakan rapat-rapat tiap bulan, mempertanyakan konsep-konsep mereka ke depan, dan juga menguji program-program dari para direktur," jelas Arya.

Sehingga, Arya mengimbau untuk tidak melihat komisaris Pertamina sebagai posisi yang tidak ada pekerjaan.

"Jangan disamakan dengan komisaris yang hanya duduk-duduk saja, terima uang dan sebagainya," tutur Arya.

Arya menegaskan, Kementerian BUMN serius dalam mencari komisaris untuk perusahaan BUMN.

"Makanya kami sangat serius mencari komisaris-komisaris di BUMN saat ini," imbuhnya.

Arya menambahkan, Ahok adalah sosok yang akan menjadi pemimpin bagi para komisaris Pertamina.

"Kami yakin Pak Ahok akan menge-drive sebagai ketua kelas para komisaris," jelasnya.

Arya memberi bocoran jika nantinya BUMN juga akan mencari para mantan wakil menteri atau mantan menteri untuk mengisi posisi di perusahaan BUMN.

Ia menilai, para mantan wakil menteri dan mantan menteri tersebut dinilai mempunyai kepemimpinan yang kuat.