Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Masa Jabatan Presiden

Djarot Tak Sependapat Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Ini Alasannya

Ketua DPP PDI Perjuangan inu mengungkapkan dalam pembahasan di Badan Kajian MPR RI, masa jabatan presiden tidak pernah dibahas.

Djarot Tak Sependapat Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Ini Alasannya
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat tak sependapat adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Mantan Wali Kota Blitar dua periode ini menilai masa jabatan presiden saat ini telah baik untuk menghindari otoritarianisme.

"Kita juga pernah menjadi kepala daerah dua periode kan. Saya pikir cukup 10 tahun," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memastikan penambahan masa jabatan hanya isu semata.

Baca: Politikus PKB di Komisi VII DPR: Kalau Profesional, Ahok harus Mundur dari PDIP

Sebab belum ada pembahasan secara formal di MPR.

Djarot menilai kalaupun itu menjadi pembahasan, sangat berbahaya karena berpotensi mengembalikan rezim Orde Baru.

"Itu kan cuma wacana. Kalau menurut saya sih membahayakan ya. Jadi tidak produktif. Kalau kita (PDIP) tetap seperti sekarang, dua periode, tidak tiga periode. (Nanti) kembali lagi nanti kayak Pak Harto (Presiden ke-2). Pak Harto berapa kali tuh," ujarnya.

Baca: Elite PKS: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi Tiga Periode Berbahaya

Ketua DPP PDI Perjuangan inu mengungkapkan dalam pembahasan di Badan Kajian MPR RI, masa jabatan presiden tidak pernah dibahas.

Dia juga mengungkapkan amendemen akan dibahas secara terbatas dan tertuju penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas