TRIBUNNEWS.COM - Soal penunjukan Basuki Tjahaja Utama alias Ahok, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan Kementerian BUMN ingin sebuah keterbukaan.

Keterbukaan tersebut dimulai sejak isu penunjukan Ahok masuk BUMN mencuat ke publik hingga Ahok resmi menjabat sebagai Komisaris Utama Pertama.

"Biasanya yang namanya Komut, setelah diputuskan, baru tahu siapa Komutnya," kata Arya Sinulingga di acara Live Indonesia Lawyer Club (ILC) Tv One, Selasa (26/11/2019).

Menurut Arya, keterbukaan sudah terbukti dengan setiap hari bisa mendengarkan dan melihat siapa nama calon komut dan direksi melalui pemberitaan media.

"Kalau ada kesalahan sedikit saja di Pertamina, pasti yang dimention Pak Ahok? Kita manfaatkan hal ini," tuturnya.

Diakui oleh Stafsus Menteri BUMN tersebut, Ahok masuk BUMN merupakan inisiatif langsung dari Erick Thohir.

Gebrakan Erick Thohir

Setidaknya, ada lima gebrakan yang Erick Thohir ciptakan, di antaranya membentuk satuan tugas (satgas) kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, pembentukan satgas tersebut dikabarkan agar kereta cepat bisa beroperasi dan tidak molor pada 2021.

"Kita coba kereta cepat jangan delay, karena akan disambung ke Surabaya juga nantinya."

"Kalau ini delay rakyat Indonesia bisa menjadi tempat percepatan ekonomi di sekitarnya jadi lama juga," ujar Erick Thohir.

Kedua, Erick Thohir memangkas jabatan deputi di Kementerian BUMN

Sekira tujuh orang deputi, menjadi 3 orang deputi.

Diwartakan sebelumnya oleh Tribunnews.com, tujuh nama deputi Kementerian BUMN yang beralih menjadi direksi perusahaan BUMN, di antaranya :