Jubir Wapres Beri Penjelasan Alasan Delapan Staf Khusus Ma'ruf Amin Mayoritas dari Ormas Islam
Jubir Wapres, Masduki Baidlowi mengatakan Staf Khusus Ma'ruf Amin akan berperan maksimal dalam pemerintahan Jokowi Jilid II dalam lima tahun kedepan.
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara (Jubir) Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi mengatakan Staf Khusus Ma'ruf Amin akan berperan maksimal dalam pemerintahan Jokowi Jilid II dalam lima tahun kedepan.
Hal ini ia sampaikan dalam program Primetime News yang dilansir dari kanal YouTube Metrotvnews (26/11/2019).
Menurut Masduki, peran maksimal yang dimaksud yakni dalam konteks meningkatkan kinerja Wapres.
"Kami akan berperan tentu saja bisa dilihat nanti rekam jejaknya ke depan bisa dilihat," ujar Masduki.
Pernyataan ini, ia utarakan karena Wapres telah memiliki perencanaan yang bagus.
"Perencanaan yang di bangun oleh Wapres saya kira sangat bagus, karena tadi sudah memberi satu arahan yang sangat penting menuru saya," ujarnya.
Terkait jadwal kerja stafsus Wapres, Masduki menyebut akan ada rapat setiap satu minggu sekali.
"Wapres menyatakan bahwa kami akan mengadakan rapat setiap hari Selasa," imbuh Masduki.
Rapat itu nantinya akan membahas terkait perencanaan - perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan.
"Ini adalah rapat perencanan apa saja yang terjadi, perkembangan strategis, taktis ataupun kebijakan - kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh wakil presiden," ungkap Masduki.
Ditanya terkait Staf Khusus Wapres yang rata-rata berasal dari Ormas Islam, Masduki mengatakan sebagai Wapres Ma'ruf Amin telah diberikan tugas berat terkait radikalisme dan terorisme.
"Kenapa misalnya ada beberapa sejumlah orang yang berasal dari ormas Islam, kita tahu bahwa Kyai Ma'ruf Amin diberi tugas yang sangat berat terkait dengan masalah radikalisme dan terorisme," ungkapnya.
Selain itu juga terdapat faktor lain yakni kenyamanan.
"Karena kenyamanan, seseorang dijabatan tertentu khususnya dalam jabatan politis itu ada yang namanya istilah political appointee," ujar Masduki.