Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kabinet Jokowi

12 Wakil Menteri Jokowi Digugat Warga Petamburan ke Mahkamah Konstitusi

Gugatan tersebut diajukan oleh Ketua umum Forum kajian hukum dan konstitusi (FKHK) Bayu Sagara.

12 Wakil Menteri Jokowi Digugat Warga Petamburan ke Mahkamah Konstitusi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperkenalkan calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Posisi wakil menteri diminta dihapus karena dinilai memboroskan anggaran negara dan tumpang tindih dalam struktur kementerian.

Gugatan tersebut diajukan oleh Ketua umum Forum kajian hukum dan konstitusi (FKHK) Bayu Sagara.

Warga Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu memberi kuasa kepada advokat Viktor Santoso Tandiasa untuk mengajukan permohonan ke MK.

Baca: Agar Kinerjanya Optimal, Menteri Disarankan Tidak Rangkap Jabatan Jadi Ketum Parpol

Dalam salinan permohonan yang dimuat di website resmi Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/11/2019), pemohon meminta MK memutuskan bahwa pasal yang mengatur pengangkatan wakil menteri bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam salinan tersebut, permohonan gugatan tersebut teregistrasi pada 26 Desember kemarin dengan Nomor 80/PPU/XVII/2019.

Baca: Arah Pemerintahan Jokowi Jilid II: Sibuk dengan Pemerintahan yang Isinya Bagi-bagi Kekuasaan

Pemohon yang berprofesi sebagai advokat menilai penambahan 12 jabatan wakil menteri oleh Presiden Jokowi tidak sesuai dengan dengan putusan MK Nomor 79/PUU/IX/2011.

Menurut Bayu, penambahan jabatan wakil menteri juga menimbulkan pemborosan anggaran negara karena negara harus menyediakan fasilitas-fasilitas kepada mereka yang bersumber dari APBN berupa rumah dinas, kendaraan dinas, biaya operasional, gaji, tunjangan jabatan, sekretaris, ajudan, staf pembantu, sopir, dan lain-lain.

Jika tidak ada pengangkatan wakil menteri, maka anggaran yang dihabiskan untuk membiayai fasilitas mereka, kata Bayu, bisa digunakan untuk kesehatan, pendidikan dan pembukaan lapangan kerja untuk masyarakat.

Bayu menilai tugas wakil menteri merupakan tugas yang telah dapat dijalankan oleh pejabat lain yang ada dalam struktur kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Baca: Moeldoko: Penambahan 6 Wakil Menteri Baru Rencana, Masih Bisa Berubah

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas