TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut acara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sengaja digelar bersamaan dengan aksi Reuni Akbar 212.

Rencananya Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar reuni di Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2019 mendatang.

Menurut Fadli, kegiatan reuni tersebut akan berdampak baik pada masyarakat karena kegiatan diisi dengan peringatan Maulid Nabi.

"Saya hanya mendengar saja bahwa itu kegiatan maulid agung ya, atau dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Selasa (26/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Fadli mengatakan, kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut memang sengaja digelar pada 2 Desember 2019.

Ia menilai kegiatan tersebut wajar, karena nantinya akan diisi dengan kegiatan munajat dan selawat.

"Memang waktunya dipaskan dengan 2 Desember, saya kira itu hal yang biasa saja, apalagi diisi dengan kegiatan munajat, selawat," jelas Fadli.

"Kegiatan-kegiatan seperti ini saya kira akan membawa dampak positif di masyarakat," lanjutnya.

Mantan Wakil Ketua DPR itu juga mengatakan, karena hajatan demokrasi sudah selesai, semestinya kegiatan seperti ini bisa didukung.

"Hajatan demokrasi kita juga sudah selesai, tidak ada lagi pemilu, mestinya kegiatan seperti maulid agung ini bisa didukung," katanya.

Sementara itu, saat ini Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes polri) menyatakan telah menerima surat pemberitahuan rencana aksi Reuni Akbar 212.

Rencana aksi reuni 212 itu akan digelar di Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2019 mendatang.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan sudah menerima surat pemberitahuan reuni 212 itu.

"Mabes Polri sudah menerima surat pemberitahuan, dan tentunya lokasi ada di Jakarta," ujar Argo di Mabes Polri, Selasa (26/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Selanjutnya Mabes Polri akan meminta rekomendasi dari Polda Metro Jaya.

"Mabes Polri tentunya meminta rekomendasi, mulai dari Polres Jakarta Pusat, karena lokasinya ada di sana," jelasnya.

"Dari Jakarta Pusat, kemudian ke Polda Metro Jaya, dari Polda Metro Jaya tentunya mengirimkan surat pemberitahuan ke Mabes polri," lanjut Argo.

Nantinya, polisi akan menyiapkan pengamanan jika rekomendasi Polda Metro Jaya sudah diserahkan ke badan intelijen dan keamanan Mabes Polri.

(Tribunnews.com/Nuryanti)