Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Perbedaan Tanggapan antara Ketua MUI dengan Ketua Komisi Dakwah MUI soal Reuni 212

Menurut Ketua MUI Marsudi Syuhud, Reuni 212 merupakan wujud demokrasi. Namun Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis, menilai Reuni 212 tidak perlu.

Penulis: Rica Agustina
Editor: Pravitri Retno W
zoom-in Perbedaan Tanggapan antara Ketua MUI dengan Ketua Komisi Dakwah MUI soal Reuni 212
Humas BNPT / Dok. Pribadi Muhammad Cholil Nafis / TRIBUNNEWS Chaerul Umam
Marsudi Syuhud, Muhammad Cholil Nafis, Sobri Lubis tanggapi Reuni 212. 

"Kan sudah selesai, tidak usahlah ada reuni. Reuni itu kan untuk alumni, alumni biasanya sekolah."

"Kalau sudah tidak sekolah mengapa ada alumni-alumni segala," kata Cholil, masih dikutip dari tayangan yang sama.

Meskipun menilai Reuni 212 tidak perlu, Cholil menegaskan dirinya tak melarang acara tersebut.

"Kami sebenarnya tidak dalam posisi menyetujui atau menolak, karena kami bukan tempat perizinan," katanya.

Cholil mempersilakan siapapun mengikuti Reuni 212.

Ia pun berpesan agar masyarakat yang akan mengikuti kegiatan tersebut menjaga spirit 212 agar tetap damai, aman, dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis.
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Lebih lanjut, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Sobri Lubis mengklaim, acara tersebut nantinya hanya akan memunajatkan doa.

BERITA REKOMENDASI

Selain itu juga memberikan dorongan kepada pemerintah guna menyelesaikan kasus dugaan pelecehan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri.

Sobri Lubis menyebut, Habib Rizieq Shihab rencananya akan hadir dalam acara tersebut untuk memberikan beberapa pesan.

Namun, sampai saat ini Habib Rizieq masih di Arab Saudi karena adanya isu pencekalan.

"Jika cekalnya (Habib Rizieq) dicabut akan gabung di 212," kata Sobri Lubis.

Sementara itu, Reuni 212 telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait penyelenggaraan acara tersebut.

Meskipun sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Reuni 212 belum meminta izin keramaian kepada kepolisian untuk pengamanan acara.

"Terkait Reuni 212 nanti awal Desember, sampai saat ini kami belum mendapatkan surat pemberitahuannya," kata Karo Penmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas