Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Senator NTT: Desa Adat Harus Dapat Dana Desa

Abraham Liyanto berpandangan keberadaan desa adat perlu mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Senator NTT: Desa Adat Harus Dapat Dana Desa
Ist for tribunnews.com
Senator asal NTT, Abraham Liyanto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto berpandangan keberadaan desa adat perlu mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Anggarannya bisa sama dengan dana desa yang dikucurkan untuk seluruh desa di tanah air. Bisa juga melalui mekanisme lain, asalkan ada anggaran tetap dari negara.

"Supaya desa adat tetap ada dan terpelihara. Keberadaan desa adat sangat penting sebagai kekayaan budaya bangsa ini," kata Abraham saat Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di gedung DPD, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Ia menjelaskan desa adat punya peran dalam mengatasi berbagai persoalan dan konflik sosial di daerah.

Pendekatan-pendekatan adat lebih ampuh dan mudah menyelesaikan masalah bila dibandingkan dengan mekanisme formal atau hukum.

Baca: Kemendagri: 21 Persen Aparatur Dana Desa Hanya Lulusan SD dan SMP

Desa adat juga sangat perlu untuk menjaga kelestarian adat dan budaya di kampung-kampung atau desa-desa.

"Dalam menyelesaikan apa pun, kita selalu memakai kata 'selesaikan secara adat'. Ini artinya kita semua memahami cara-cara penyelesaian persoalan dengan mekanisme adat, memang mudah, cepat dan terhormat. Sayang kalau penyelesaian masalah secara adat yang ada di seluruh pelosok negeri ini hilang begitu saja karena diambilalih desa dinas atau desa pemerintah," jelas Abraham yang juga sebagai Sekretaris Kelompok atau Fraksi DPD di MPR.

Menurutnya, pemberian anggaran memang selektif dan punya standarisasi. Misalnya desa adat yang dapat bantuan adalah yang telah diakui secara nasional.

Bahkan bila perlu harus ada pengakuan dari badan budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Syarat lainnya adalah desa adat sebagai tujuan pariwisata, baik lokal, nasional maupun internasional.

Sejumlah desa adat yang layak mendapat bantuan misalnya suku Baduy (Banten), Wae Rebo (NTT), desa adat Dayak (Kalimantan Timur), Kampung Naga, Tasikmalaya (Jawa Barat), desa Trunyan (Bali), dan berbagai desa adat yang sudah terkenal.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas