"Sehingga kami saat ini memang mulai mencari tokoh-tokoh seperti ada pak Ahok dan tidak hanya sendiri."

"Ada pak Chandra Hamzah bahkan ada mantan menteri, mantan wamen, dan beberapa tokoh lainnya, dan ada orang bekas dari KPK yang memang punya profil yang kuat untuk menaikkan image perusahaan."

Selain itu Arya Sinulingga juga menjawab pertanyaan publik dan banyak tokoh mengenai keputusan penunjukkan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. 

Arya Sinulingga menjelaskan memilih Ahok sebagai pimpinan BUMN sektor strategis merupakan kebijakan Kementerian BUMN.

Keputusan tersebut bukanlah keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun menurut penuturan Arya Sinulingga terdapat peraturan presiden yang mengatakan beberapa perusahaan strategis ketika menentukan komisaris dan direksinya harus meminta persetujuan dari Presiden.

"Kemarin kita pilih pak Ahok adalah kebijakan kami di Kementerian BUMN. Bukan di pak Jokowi," tutur Arya Sinulingga.

"Walaupun ada Perpres yang mengatakan ada sekitar berapa puluh perusahaan strategis itu harus minta persetujuan Presiden untuk menentukan komisaris dan direksinya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir telah mengumumkan Ahok akan menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina, pada Jumat (22/11/219).

Ahok didampingi oleh Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin yang menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Kemudian Ahok telah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina di kantor Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019).

Nantinya, Ahok akan melakukan pengawasan secara internal Pertamina. 

Ahok menjelaskan menjadi Komisaris Utama di Pertamina akan membantu dan mengawasi kerja Direktur Utama dan tim.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)