TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih bungkam dan tidak menanggapi tentang pemberian grasi kepada terpidana korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau, Annas Maamun.

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Kamis (28/11/2019), mereka adalah Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dan Staf Khusus Presiden Bidang Humum Dini Purwono.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengkritik tindakan Fadjroel Racman dan Dini Purwono yang terkesan tidak membantu Jokowi.

"Terkait statement Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman dan Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, kok terkesan justru buang badan dalam memberikan penjelasannya terkait keluarnya grasi Annas Maamun," ujar Arief Poyuono, Rabu (27/11/2019).

Arief Poyuono menyebut Fadjroel Rachman sebagai jubir atau staf khusus bidang komunikasi harusnya menjelaskan ke publik terkait keputusan Jokowi tersebut.

Sama halnya dengan Dini Purwono yang harusnya juga ikut memberi penjelasan.

Terlebih keputusan Jokowi memberi grasi kepada koruptor ini menuai kritik dari berbagai kalangan.

Arief Poyuono menyayangkan kedua staf khusus Jokowi itu malah terkesan bungkam seolah menyerahkan persoalan ini pada sang presiden.

"Ini juru bicara dan stafsus model apaan. Bukannya membantu malah seakan persoalan ini diserahkan pada Presiden Joko Widodo," komentar Arief Poyuono.

Arief Poyuono juga meminta Jokowi untuk mengevaluasi tindakan dua staf khususnya yang digaji namun terkesan tidak bertanggung jawab.

"Nah kangmas (Jokowi) piye iku jubir dan stafsus kangmas, digaji tapi kok enggak bisa membantu kangmas ya," kritik Arief Poyuono.

Arief Poyuono menjelaskan seharusnya kedua staf khusus itu menjelaskan kepada publik bahwa penerbitan grasi adalah hak presiden.

Sementara itu, Arief Poyuono sendiri menganggap tindakan Jokowi itu tidak masalah.

Sehingga pemberian grasi terhadap Annas Maamun ini seharusnya tidak dipolitisasi yang memojokkan Jokowi.