"Jadi enggak perlulah grasi yang diberikan pada pelaku tindak pidana korupsi dipermasalahkan apalagi sampai dipolitisasi seakan-akan Joko Widodo tidak pro-pemberantasan korupsi," tegas Arief Poyono.

Sementara itu, Fadjroel Rachman sempat dimintai keterangan Kompas.com melalui pesan singkat pada Rabu (27/11/2019).

Namun Fadjroel Rachman malah meminta hal tersebut agar ditanyakan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Mohon ditanyakan dulu ke Menkumham," jawab Fadjroel Rachman.

Sementara itu Dini Purwono juga enggan berkomentar dan bahkan mengaku belum mendapat informasi tentang pemberian grasi tersebut.

Jokowi Beri Keterangan Sendiri

Hingga akhirnya pada Rabu (27/11/2019), Jokowi memberikan keterngan pers setelah perjalanan dinas ke Korea Selatan.

Jokowi membeberkan alasannya memberi grasi kepada Annas Maamun.

Di antaranya karena faktor usia Annas Maamun dan kondisi kesehatannya yang memburuk.

"Memang dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit sakitan terus. Sehingga, dari kacamata kemanusiaan itu diberikan," ungkap Jokowi.

Jokowi mengaku pemberian grasi itu sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

"Kenapa (grasi) itu diberikan, karena memang dari pertimbangan MA seperti itu. Pertimbangan yang kedua dari Menkopolhukam juga seperti itu," terangnya.

Menanggapi berbagai kritikan, Jokowi menyebut dirinya mendapat permohonan grasi sejumlah ratusan dan tidak semua ia kabulkan.

Sehingga Jokowi menganggap pemberian grasi ini bukan sesuatu yang aneh karena jarang ia lakukan.

"Nah kalau setiap hari kami keluarkan grasi untuk koruptor, setiap hari atau setiap bulan, itu baru, itu baru silakan dikomentari. Ini kan apa," ujar Jokowi.

(Tribunnews.com/Ifa Nabila/ Kompas.com/ Ihsanuddin)