TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melaporkan terkait kebaruan dan kelemahan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat rapat bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Mahfud MD) di kantor Kemenkopolhukam Jakarta Pusat pada Jumat (29/11/2019).

Usai rapat, Siti mengatakan, ia juga melaporkan situasi karhutla di Indonesia sejak 2015 sampai 2019 dan posisi Menkopolhukam dan Menko Perekonomian dalam Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015 terkait peningkatan pengendalian Karhutla.

"Saya juga melaporkan tentang hal dan kebaharuan selama periode 2015-2019 dan juga beberapa kelemahannya," kata Siti usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenkopolhukam Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada Jumat (29/11/2019).

Baca: Menteri LHK Tugaskan Dirjen Teliti Dugaan Pencemaran Lingkungan di Sungai Bengawan Solo

Ia menjelaskan, sejumlah kebaruan yang dimaksudnya antara lain terkait adanya kondisi siaga darurat karhutla yang baru ada sejak 2016.

"Kebaruannya adalah kita menetapkan kondisi siaga darurat. Kalau dulu sebelumnya hanya tanggap darurat, artinya kalau darurat baru ditangani. 2016 dan seterusnya itu Pak Presiden sudah menetapkan kondisi siaga darurat," kata Siti.

Kebaruan kedua yang ia laporkan adalah menekankan pada dimensi pencegahan yakni dari sisi monitoring cuaca dan titik panas yang bisa dilacak lewat sistem android.

Selain itu, kebaruan lain menurutnya adalah penguatan patroli.

"Ia juga melaporkan terkait kebaruan terkait pencegahan di ekosistem gambut. Jadi pada dasarnya banyak yang sudah meningkat, yang sudah dikembangkan selama lima tahun kemarin tetapi kalau mau buat penanganan kebakaran hutan pencegahan yang bagus memang masih beberapa hal harus disempurnakan," kata Siti.

Baca: Komisi IV Minta Pemerintah Waspada Kemungkinan Gelombang El Nino Tahun Depan

Di sisi lain, Siti menilai kecepatan untuk merespon dari daerah masih menjadi kelemahan.

"Dalam arti sistem di daerahnya harus lebih diperkuat. Harusnya lagi sistem di tingkat akar rumput di masyarakat harus lebih diperkuat," kata Siti.

Selain itu, ia juga melaporkan sejumlah ide dari kepala daerah dalam penanganan karhutla.

Siti mengatakan, dari rapat hari ini, Mahfud merencanakan untuk menyelenggarakan rapat kordinasi pusat dan daerah secara teknis untuk melihat kebijakan apa yang harus dilakukan untuk 2020.

"Jadi minggu depan akan dilakukan rapat koordinasi dengan dipimpin dua menko yakni Menko Perekonomian dan Menkopolhukam . Nanti setelah itu hasilnya akan dilaporkan pada Pak Presiden," kata Siti.