TRIBUNNEWS.COM -  Dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung rencana pemangkasan eselon III dan IV di kementerian maupun lembaga.

Rencana tersebut berkaitan dengan visi presiden, yaitu reformasi birokrasi.

Dilansir Kompas TV, pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan gebrakan barunya dalam merealisasikan pemangkasan eselon III dan IV, yang akan mulai direalisasikan tahun depan, Kamis (28/11/2019).

Dalam rangka mengefisiensi birokrasi agar tak lagi berbelit-belit, Jokowi memunculkan wacana pemangkasan eselon III dan IV.

Hal itu dilakukan dengan cara memanfaatkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau robot kecerdasan buatan.

"Tahun depan, kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita punya eselon I, II, III, IV, yang III dan IV akan kita potong," tutur Jokowi seperti yang diberitakan Kompas TV.

Jokowi pun menyampaikan, ia telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB), Tjahjo Kumolo untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN, (eselon III dan IV) diganti dengan AI sehingga ada kecepatan," terangnya.

Jokowi yakin, dengan adanya AI, birokrasi di Indonesia akan lebih cepat.

"Kalau diganti artificial intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian akan lebih cepat," kata Jokowi.

Seorang Praktisi Artifisial Inteligen (AI), Nazim Machresa menanggapi wacana presiden terkait pemangkasan eselon III dan IV tersebut.

Menurutnya, penggunaan AI atau robot dalam birokrasi sangatlah memungkinkan.

"Menurut saya visible, sangat bisa sekali," ujar Nazim, dalam wawancaranya di acara 'Sapa Indonesia Malam' yang diunggah kanal Youtube Kompas TV, Jumat (29/11/2019).

Namun, Nazim mengatakan, penggunaan kata 'menggantikan' sebenarnya kurang tepat dalam hal ini.

"Mungkin sebaiknya Presiden itu tidak bilang mengganti ya, dan kemudian jangan bilang robot karena mungkin di masyarakat kita tuh dengar kata mengganti seakan-akan robot take over the world," ujarnya.

Nazim menjelaskan, AI hanya akan berperan membantu pekerjaan manusia saja, bukan menggantikan.

"Padahal sebenarnya yang dimaksud, kapasitas AI itu untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang klerikal, sifatnya berulang-ulang."

"Membantu, bukan menggantikan," tegas Nazim.

Nazim juga menegaskan, AI tidak mungkin menggantikan peran manusia.

"Tidak mungkin menggantikan, jadi pekerjaan yang tadinya klerikal itu digantikan oleh robot sehingga sumber daya manusianya bisa mengerjakan sesuatu yang lebih valuable untuk bisnis, untuk birokrasi itu sendiri."

"Sehingga, manusianya ini tidak digantikan, hanya saja manusianya dialokasikan untuk mengerjakan sesuatu yg tidak klerikal lagi." jelas Nazim.

Karena itu, Nazim menilai wacana presiden untuk menggunakan AI dalam birokrasi sangatlah memungkinkan.

Ia pun menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dibantu oleh AI.

"Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya klerikal, sesuatu yang sifatnya hanya menginput itu pasti sangat bisa digantikan," ujarnya.

Ia pun mencontohkan pengisian formulir BPJS yang semula dilakukan dengan menyalin identitas di KTP lalu menyerahkannya pada petugas untuk diinput ke sistem.

Menurutnya, dengan bantuan robot, alur pengisian formulir tersebut pun akan lebih ringkas.

"Yang seperti itu sebenarnya (kalau) dengan AI, ya sudah KTP-nya tinggal di-scan, nanti sudah ada teknologinya gitu ya, OCR, langsung diekstraksi data dari KTP-nya, udah langsung selesai," jelas Nazim.

Nazim menyampaikan, persepsi masyarakat mengenai robot dalam wujud manusia tidaklah tepat.

Menurutnya, AI hanya sistem yang akan membantu pekerjaan manusia.

"Apakah bisa disebut robot, ya memang itu robot."

"Tetapi masyarakat sepertinya memandang robot itu benar-benar yang bentuknya manusia, yang bisa melihat, bisa apa."

"Padahal nggak, itu hanya sistem yang memang membantu pekerjaan manusia," terang Nazim.

Kemungkinan Timbulnya Gejolak di Kalangan ASN

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebutkan, wacana presiden tersebut memungkinkan munculnya gejolak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terlebih, bagi ASN yang berada di daerah.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara 'Sapa Indonesia Malam' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV pada Jumat (29/11/2019).

"Resistensi pasti ada di daerah karena persepsi yang berkembang kemudian 'saya sebagai ASN akan disingkirkan atau tidak diberi pekerjaan atau saya malah dianggap tak berguna'," jelas Trubus.

Menurutnya, selama ini ASN berpandangan bahwa dirinya merupakan pelayan publik.

"Pada prinsipnya ASN selama ini berpandangan bahwa 'saya ini adalah seorang pelayan (publik)', bahkan kadang-kadang dia merasa ingin dilayani"

"Apalagi di daerah, sehingga resistensi ini yang paling rumit nanti justru di daerah," terangnya.

Trubus mengatakan, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dalam penggunaan robot yang bertujuan membantu tugas para ASN untuk mempercepat pelayanan.

"Karena kecencerungan ini hanyalah alat, yang sudah dijelaskan, bukan menggantikan tapi hanya membantu, maka bisa dikatakan nantinya akan menjadi alat mereka (ASN) dalam bekerja supaya cepat pelayanannya."

"Tetapi kan ini perlu sosialisasi," ungkap Trubus.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)