Jokowi Pangkas Eselon III dan IV Ganti dengan Robot, Pengamat Kebijakan Publik: Resistensi Pasti Ada
Jokowi memunculkan wacana pemangkasan eselon III dan IV dengan memanfaatkan penggunaan AI. Pengamat sebut akan muncul resistensi di daerah.
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung rencana pemangkasan eselon III dan IV di kementerian maupun lembaga.
Rencana tersebut berkaitan dengan visi presiden, yaitu reformasi birokrasi.
Dilansir dari Kompas TV, pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan gebrakan barunya dalam merealisasikan pemangkasan eselon III dan IV, yang akan mulai direalisasikan tahun depan, Kamis (28/11/2019).
Dalam rangka mengefisiensi birokrasi agar tak lagi berbelit-belit, Jokowi memunculkan wacana pemangkasan eselon III dan IV dengan memanfaatkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau robot dengan kecerdasan buatan.
"Tahun depan, kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita punya eselon I, II, III, IV, yang III dan IV akan kita potong," tutur Jokowi seperti yang diberitakan Kompas TV.
Jokowi pun menyampaikan, dirinya telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) Tjahjo Kumolo untuk menindaklanjuti rencana tersebut.
"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN, (eselon III dan IV) diganti dengan AI sehingga ada kecepatan," terangnya.
Jokowi yakin, dengan adanya AI, birokrasi di Indonesia akan lebih cepat.
"Kalau diganti artificial intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian akan lebih cepat," kata Jokowi.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah pun menggapi wacana tersebut.
Trubus menyebutkan, wacana presiden itu memungkinkan munculnya gejolak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Terlebih, bagi ASN yang berada di daerah.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara 'Sapa Indonesia Malam' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV pada Jumat (29/11/2019).
"Resistensi pasti ada di daerah karena persepsi yang berkembang kemudian 'saya sebagai ASN akan disingkirkan atau tidak diberi pekerjaan atau saya malah dianggap tak berguna'," jelas Trubus.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.