TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Keterpilihan Airlangga Hartarto kembali menjadi ketua umum Golkar periode 2019-2024 dianggap menguntungkan bagi partai politik lain, seperti PDI Perjuangan dan NasDem.

Apabila Airlangga kembali terpilih, Partai Golkar diyakini akan mengalami kemunduran pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Pengamat politik, Dedi Kurnia Syah mengatakan pada Pemilu 2014 Golkar mendapat 91 kursi, namun di Pemilu 2019, partai berlambang beringin itu hanya mengantongi 85 kursi.

"Membaca hasil Pemilu 2019 sebenarnya Airlangga membawa perolehan Golkar turun, kondisi ini sangat mungkin disebabkan karena posisi Airlangga sebagai menteri sehingga konsolidasi Parpol berkurang," kata Dedi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (30/11/2019).

Baca: Partai Golkar Ajak Masyarakat Jadikan Pancasila Arah, Dasar dan Haluan Pembangunan Nasional

Dedi juga melihat Airlangga tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan partai. Sifat Airlangga juga elitis sehingga tak bisa menyatu dengan akar rumput.

Kemudian, Airlangga juga menduduki jabatan strategis pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dua hal itu akan membawa Golkar ke arah yang gelap.

"Secara tidak langsung, Golkar punya potensi tertinggal kembali di 2024, dan Parpol lain yang mengincar posisi puncak, seperti PDIP dan NasDem, lebih leluasa untuk menyingkirkan Golkar," jelas dia.

Oleh karena itu, direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini mendorong Airlangga untuk memimpin kementerian dan meninggalkan partai politik.

Dengan begitu, urusan perekonomian negara berjalan lancar dan peningkatan elektabilitas Golkar bisa terealisasi.

"Jika orientasinya untuk mengembalikan kejayaan Golkar, baiknya Airlangga tetap di kementerian, biarkan Golkar memilih ketum baru," jelas Dedi.

Sebelumnya, Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengkhawatirkan parpol yang menaunginya bakal kembali dilanda perpecahan pascapelaksanaan musyawarah nasional (munas) awal Desember mendatang.

Dia mengkritisi para pendaftar caketum Golkar yang harus mengantongi dukungan 30 persen dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara di munas.

Agun mengatakan, syarat dukungan minimal 30 persen di awal membuat para pemilik suara tidak berani terbuka dan takut mendukung calon ketua umum selain Airlangga.

Karena itu, Agun menginginkan ketentuan tersebut dihapus demi memberikan keleluasaan kepada pemilik suara.

Selain itu, Agun juga mengingatkan kader-kader Golkar yang duduk di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak merecoki munas mendatang.

Agun menilai cara-cara itu akan membawa Golkar rawan terpecah pascamunas.

"Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan akan banyak kader Partai Golkar yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi (eksodus) besar-besaran kalau dipaksakan dengan cara seperti itu," kata Agun usai menghadiri diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jumat (29/11).