Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyoroti soal minimnya pengajar di daerah-daerah di Indonesia.

Terlebih, jumlah pengajar yang minim di daerah berbanding lurus dengan minimnya kualitas tenaga pengajar.

Baca: Penjelasan Nadiem Makarim Tentang Pendidikan Karakter

"Jangan lupa ya bahwa itu sebenarnya kesuksesan pemerataan guru, kuantitas dan kualitas guru sangat tergantung kepada persiapan pemerintah daerah dan provinsi," kata Mendikbud Nadiem Makarim di Kemendikbud, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Meski demikian, Nadiem Makarim mengatakan pemerintah pusat juga bakal melayani dan membantu pemda dalam melaksanakan pemerataan tenaga pengajar.

"Mereka (Pemda) yang mengangkat guru dan mendistribusikan guru di dalam daerahnya masing-masing, karena guru itu bukan hanya di pusat, jadi salah satu tantangan utama bagi kami juga," pungkasnya.

Kemampuan guru yang tinggi dibutuhkan di seluruh daerah di Indonesia tak hanya di kota, melainkan di desa-desa.

Hal itu sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia yang baru-baru ini mengemuka lewat sebuah laporan yang berjudul "The Promise of Education in Indonesia".

Bank Dunia menyebutkan pemerintah Indonesia harus bisa memastikan Indonesia memiliki jumlah guru berkualifikasi tinggi di tempat yang membutuhkan.

Bank Dunia menekankan kebutuhan guru berkualifikasi tinggi meski tersedia khususnya di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah, terpencil, dan di daerah pedesaan, serta memastikan para guru tersebut berkinerja sesuai kemampuan terbaiknya.

"Ada 55 persen guru PNS (sekitar 960.000 guru) yang akan pensiun dalam 10 tahun ke depan,dimulai dari tahun 2018," demikian tertulis di dalam laporan Bank Dunia.

Saat merekrut guru baru, pemerintah mestinya hanya menyeleksi calon guru yang berkualifikasi tinggi dengan pengetahuan yang baik terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan.

"Entah itu sebagai pegawai negeri ataupun guru kontrak dan guru honorer, serta mengujicobakan berbagai cara yang bisa meningkatkan akuntabilitas guru," lanjut rekomendasi Bank Dunia.

Adapun sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan program percepatan pendidikan di sejumlah daerah. Terbaru, pemerataan bakal dilakukan di Papua.

Baca: Mendikbud Nadiem Makarim Sebut UN Masih Berlaku Tahun 2020

Staf Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat-Daerah, James Modouw, mengatakan percepatan itu melalui kontekstualisasi kurikulum 2013.

"Kita lagi melakukan (program) percepatan itu sekarang. Kontekstualiasi pembelajaran di Papua, karena kurikulum 2013 sudah sangat energik dan terukur untuk membangun siapa saja dalam menyongsong era terbaru ini," ujar James di Sarinah, Thamrin, Jakarta, Senin (18/11/2019).