TRIBUNNEWS.COM - Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli mengatakan gerakan 212 adalah kegiatan politik yang menggunakan idiom keagamaan.

Diketahui, Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan kembali menggelar aksi Reuni Akbar.

Reuni tersebut akan diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2019.

Guntur Romli berpendapat jika aksi dari PA 212 tersebut dari awal memang sebuah kegiatan politik.

"Kalau saya melihat 212 dari awal adalah kegiatan politik yang memakai idiom-idiom keagamaan," ujar Guntur di Studio TV One, Sabtu (30/11/2019), dikutip dari YouTube Talk Show tvOne.

Menurutnya, pada 2016 lalu, aksi 212 dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) DKI Jakarta, dan berawal dari kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

"Terlepas dari 212 yang pertama, konteksnya adalah pilkada DKI, kemudian ada kasus disitu masalah Pak Ahok," kata dia.

Baca: Prabowo Tak Akan Hadir di Reuni 212, Slamet Maarif: Kita Pernah Berjuang Bersama, Tetap Silaturahim

Namun setelah Ahok diputuskan bersalah dan sudah mendekam di balik jeruji besi, aksi 212 tersebut tetap berjalan.

Aksi Reuni Akbar PA 212 itu sudah diselenggarakan pada 2017 dan 2018 lalu.

Guntur berujar pada Reuni Akbar 2018 lalu, PA 212 menggunakannya sebagai kepentingan politik untuk pemilihan presiden 2019.

Menurutnya, pada waktu itu PA 212 menggunakan aksi reuni tersebut untuk mendukung Prabowo Subianto, yang saat itu menjadi lawan Jokowi.

"Tapi kemudian setelah Pak Ahok dihukum, tetap saja 212 bergulir, dan kita tahu itu digunakan sebagai politik untuk 2019, waktu itu adalah Pak Prabowo," tutur Guntur.

Sementara itu, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menegaskan, latar belakang gerakan 212 tidak ada hubungannya dengan Prabowo Subianto atau tokoh lainnya.

"Lahirnya 212 pasti ada history-nya, dan saya tegaskan lahirnya 212 tidak ada hubungannya dengan Prabowo dan sebagainya," jelasnya.