TRIBUNNEWS.COM - Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif mengatakan, kegiatan aksi Reuni Akbar 212 tidak ada hubungannya dengan kegiatan politik.

PA 212 akan melakukan aksi Reuni Akbar di Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2019.

Slamet Ma'arif menilai wajar jika dalam reuni 2018 lalu, disoroti sebagai kegiatan politis.

Mengingat pada 2018 kemarin, berdekatan dengan tahun politik 2019 yang akan menyelenggarakan pemilihan presiden.

Namun, pada reuni 2019, Slamet mempertanyakan sorotan kepada PA 212 tersebut.

"Kalau tahun kemarin kita disoroti kegiatan kita politis, itu wajar, kalau sekarang pertanyaannya politisnya apa?" tanya Slamet di Studio TV One, Sabtu (30/11/2019), dikutip dari YouTube Talk Show tvOne.

Slamet mengatakan, aksi Reuni Akbar 212 tidak ada keterkaitan dengan kegiatan politik.

"Justru kita membuktikan bahwa kita tidak ada urusannya dengan politis," kata Slamet.

Ia menegaskan, tetap membela agama Islam, terlepas itu berkaitan dengan kegiatan politik atau tidak.

"Ada urusan politik, tidak ada urusan politik, membela agama, membela Islam, tetap kita laksanakan," jelasnya.

Menurut Slamet Ma'arif, Reuni Akbar 212 tersebut adalah momentum bagi umat Islam di seluruh Indonesia untuk berkumpul.

"Bagi kami momen 212 itu sesuatu yang merupakan anugerah dari Allah, yang wajib kita syukuri dan kita pelihara, dimana menjadi momentum umat Islam di seluruh Indonesia," ujar Slamet.

Ketua PA 212 ini menegaskan, latar belakang gerakan 212 tidak ada hubungannya dengan Prabowo Subianto atau tokoh lainnya.

"Lahirnya 212 pasti ada history-nya, dan saya tegaskan lahirnya 212 tidak ada hubungannya dengan Prabowo dan sebagainya," jelasnya.

Slamet mengungkapkan, dalam aksi reuni di 2019 ini, PA 212 ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT.

"Tahun ini kita kembali menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan karunia itu," ungkapnya.

Slamet Ma'arif juga menyebut aksi tersebut untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Kita mau memperingati Maulid Nabi, karena masih dalam suasana Maulid Nabi," ujar Slamet.

Selain itu, Slamet mengatakan Reuni Akbar tersebut sebagai persatuan dan kesatuan dari umat Islam di Indonesia.

"Kedua, kita ingin mengingatkan kembali bahwa ada hari dimana persatuan kesatuan umat Islam itu, Allah satukan dalam satu momen yang penuh kedamaian, ketertiban, aman, bersih, penuh toleransi, berbagi di Indonesia," jelas Slamet.

Slamet juga menyampaikan, aksi tersebut sebagai pengingat bangsa Indonesia, bahwa tidak boleh ada siapapun yang menistakan agama.

"Kita juga perlu mengingatkan kembali kepada anak bangsa, bahwa masih ada kami-kami yang senantiasa Istiqamah, senantiasa konsisten untuk mengingatkan anak bangsa, bahwa negara yang berdasarkan pancasila ini, yang NKRI ini, tidak boleh ada siapapun dia yang menistakan agama," kata Slamet.

Ia berujar PA 212 akan melawan penista agama, siapapun dan apapun agamanya.

"Kami pastikan kepada siapapun yang menistakan agama di Indonesia, agama apapun, kami pasti akan berjuang untuk melawan itu semua," ujar Slamet.

Slamet mengungkapkan dari aksi tersebut, PA 212 ingin ada keadilan di Indonesia.

"Kami juga mengungkapkan harus ada keadilan di negeri ini," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku mempersilakan rencana Reuni Akbar PA 212 itu.

Mahfud menilai aksi tersebut menjadi hak semua warga negara Indonesia.

"Reuni Alumni 212 kami menganggap itu adalah hak warga negara," ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (27/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Mahfud mempersilakan rencana Reuni Akbar 212 itu terselenggara, asal berjalan tertib dan tidak menimbulkan keributan.

"Yang penting dilaksanakan dengan tertib, jangan menimbulkan keributan," jelas Mahfud.

Ia menjelaskan, PA 212 sudah menyerahkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian.

Menurutnya, yang dilakukan oleh peserta aksi Reuni Akbar 212 itu sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

"Pemberitahuan tentu sudah disampaikan kepada pihak kepolisian, sudah dengan ketentuan Undang-undang," ungkap Mahfud.

Mahfud MD mengimbau Reuni Akbar 212 bisa diatur dengan sebaik-baiknya.

"Kita mempersilakan, tapi supaya diatur dengan sebaik-baiknya," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD mengimbau, dalam aksi reuni tersebut jangan sampai terjadi pelanggaran hukum.

"Sekali lagi untuk tidak dilakukan pelanggaran hukum, yang telah dilakukan sesuai Undang-undang," kata dia.

Ia menyampaikan, dari pihak kepolisian akan mengawal dan melindungi aksi tersebut.

Harapannya, hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah.

"Kita akan mengawalnya dan melindunginya tentu saja, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," jelas Mahfud MD.

(Tribunnews.com/Nuryanti)