45,9 % Masyarakat Tak Peduli Pemulangan Habib Rizieq, Ini Komentar Ketua Bantuan Hukum FPI
Ketua bantuan hukum FPI mengomentari soal survei yang menyebut 45,9 % masyarakat di Indonesia tidak peduli dengan isu pemulangan Habib Rizieq
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: bunga pradipta p
TRIBUNNEWS.COM - Ketua bantuan hukum Front Pembela Islam (FPI), Sugito Atmo Pawiro mengomentari soal survei yang menyebut 45,9 persen masyarakat di Indonesia tidak peduli dengan isu pemulangan Habib Rizieq.
Menurut Sugito, meskipun lebih banyak yang tidak peduli terkait persoalan itu, masih ada 34,6 persen masyarakat yang menginginkan pemulangan imam besar FPI ini.
"Yang peduli supaya dikembalikan masih lebih tinggi dibanding, tetap tinggal," ujar Sugito dikutip dari channel YouTube Talk Show tvOne, Senin (2/12/2019).
Terlepas dari hasil survei ini, menurut Sugito yang paling penting di sini adalah Habib Rizieq mempunyai hak hukum yang sama, lantaran masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Sugito memisalkan isu pemulangan Habib Rizieq dengan TKI yang sedang tekena masalah.
Ia menjelasakan, jika ada seorang TKI yang bermasalah pemerintah harus merespon, bahkan jika TKI itu akan dihukum mati, menurut Sugito negara harus membela.
Baca: Harga Mobil Bekas Honda Mobilio 2019 Mulai Rp 110 Juta untuk Area Jakarta, Ini Daftar Lengkapnya
Begitu pula dengan Habib Rizieq.
"Pemerintah harus memulangkan habib. Ini tanggungjawab sebuah negara," ungkap Sugito.
Sugito melihat, negara seolah-olah mendiamkan dengan isu pemulangan Habib Rizieq.
Ia menduga dibalik sulitnya Habib Rizieq pulang ke Indonesia, ada permainan pemerintah.
"Atau jangan-jangan pemerintah menggalagi. Kita tidak tahu itu," lanjut Sugito.
Sugito menambahkan, gelaran reuni 212 hari ini juga memiliki pesan kepada pemerintah untuk segera memulangkan imam besar FPI ini.
Survei Prameter Politik Indonesia
Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan Prameter Politik Indonesia menyebut hampir setengah atau sebanyak 45,9 persen masyarakat di Indonesia tidak peduli dengan isu pemulangan Habib Rizieq.
Direktur Eksekutif Prameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan dari hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya menunjukan isu-isu soal agama, bukan persolan yang dihadapi masyarakat.
Termasuk pemulangan Habib Rizieq.
Adi menilai persoalan ekonomi seperti, naiknya pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan yang baru, pemerataan lowongan pekerjaan, itu jauh lebih penting di mata masyarakat daripada isu-isu agama.
"Ternyata bukan persoalan agama atau radikalisme"
"Tapi persoalan utama yang dihadapai oleh masyarakat Indonesia adalah masalah ekonomi," ujarnya seperti dikutip channel YouTube Talk Show tvOne, Senin (2/12/2019).
Baca: Dua Tahun Berhenti Gunakan Sosial Media, Nadiem Makarim Mengaku Hidup Adem dan Stres Menurun
Adi melanjutkan, dari hasil survei ini juga diketahui ada masyarakat yang masih peduli dengan pulang Habib Rizieq dari Arab Saudi ke tanah air.
Berikut hasil lengap survei yang dilakukan Prameter Politik Indonesia:
Sebaiknya Habib Rizieq pulang atau tidak?
1. Pulang ke Indonesia: 34,6 persen
2. Menetap di Arab Saudi: 19,5 persen
3. Tak peduli: 45,9 persen
Adi menambahkan, isu-isu berbau agama nyaris tidak muncul di benak masyarakat Indonesia.
Melihat kenapa isu tersebut hangat dibicarakan akhir-akhir ini, Adi memandang ada elit-elit tertentu yang memberikan supply isu-isu agama kepada publik.
"Dalam terori agama, kenapa isu agama sekarang menarik?"
"Karena semacam supply dari elit politik yang selalu berbicara Habib Rizieq, elit FPI, alumni 212, dan seterusnya," tegas Adi.
Baca: Tak Hadiri Reuni 212, Rizieq Shihab Pesan ke Pemerintah Indonesia soal Pencekalan: Akhiri Kebohongan
Disinggung soal metode survei yang digunakan, Adi membeberkan survei yang dilakukan pada 5-12 Oktober 2019 ini menggunakan metode yang disebut dengan Stratified Random Sample.
Menurutnya penggunaan metode tersebut membuat survei lebih akurat dengan melibatkan sampling dari berbagai latarbelakang masyarakat.
"Jadi semua klaster kita cek, dari umur, semua ras, semua unsur agama kita cek,
"Semua rata dan itu di 34 provinsi yang kita sempel, bukan provonsi tertentu," kata Adi.
Adapun margin of error survei ini sebesar ± 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)