Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Airlangga Hartarto resmi mendaftarkan diri menjadi Calon Ketua umum Golkar periode 2019-2024.

Airlangga mendaftarkan diri ke kantor DPP Golkar didampingi sejumlah tim pemenangan, satu di antaranya Ketua Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Senin (2/12/2019).

Airlangga yang mendaftar setelah Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bukan kali ini saja mendaftarkan diri dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.

Baca: Bambang Soesatyo Resmi Mendaftarkan Diri Jadi Calon Ketua Umum Golkar

Ia menegaskan tidak ada yang berubah dalam proses pendaftaran Calon Ketua Umum Golkar.

"Saya sudah ikut Munas 4 kali, 2014, 2016, dan 2017 saya ikut dan aklamasi. Persyaratan semua sama tidak ada yang berubah," ujar Airlangga.

Menurut Airlngga syarat 30 persen dukungan pemilik suara dalam pemilihan calon ketua Umum Golkar bukan kali ini saja diberlakukan.

Pada Munas Golkar sebelumnya syarat 30 persen tersebut juga diberlakukan.

Untuk diketahui syarat dukungan 30 persen untuk maju dalam pemilihan ketua umum Golkar dipermasalahkan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) mereka menilai bahwa syarat tersebut, melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Golkar.

Baca: 5 Orang Telah Daftar Bakal Calon Ketua Umum Golkar, Siapa Saja?

"Di Bali persyaratan dukungan 30 persen juga, kalau belum, ya bukan jadi caketum. Mekanismenya hari ini pendaftaran jadi balon (bakal calon), jadi calon itu harus, 30 persen," katanya.

Airlangga berharap dalam pemilihan ketua Umum Golkar seluruh kader mengikuti aturan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Golkar.

Baca: Bila Plt DPD Diberi Hak Suara, Kubu Bamsoet Nilai Airlangga Kangkangi Konstitusi Golkar

Para kader tertib dan tidak membangun opini yang mengganggu berlangsungnya Munas pada 3-6 Desember 2019 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

"Semuanya konsen saja ke Munas, jangan mengembangkan narasi narasi-narasi lain," katanya.

Bamsoet mendaftar

Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) resmi mendaftarkan diri menjadi calon Ketua Umum Golkar.

Didampingi sejumlah tim pemenangnya, Bamsoet tiba di kantor DPP Golkar, Senin (2/12/2019) siang untuk menyerahkan formulir pendaftaran.

Baca: Nasdem: Pak Jokowi Jangan Terlalu Baper

"Hari ini saya datang untuk menyerahkan semua persyaratan yang diminta untuk mencalonkan diri sebagai kandidat ketua umum partai Golkar periode 2019-2024," kata Bamsoet yang mengenakan jaket kuning berlogo partai Golkar.

Ia mengatakan perjalanannya untuk maju dalam pemilihan ketua umum Golkar tidak lah mudah.

Baca: Wacana Presiden Bisa Menjabat 3 Periode, Joko Widodo Buka Suara: Lebih Baik Gak Usah Amandemen

Tanpa menjelaskan rintangannya, Bamsoet mengatakan nekad maju dalam pemilihan Ketua Umum Golkar agar partainya menjadi lebih baik.

"Tentu dengan suatu niat, suatu tekad, agar partai yang kami cintai ini ke depan bisa jauh lebih baik dan tata kelola partai juga bisa jauh lebih baik sesuai AD/ART serta PO atau peraturan organisasi," katanya.

Bamsoet mengatakan menjadi pimpinan partai berbeda dengan perusahaan.

Baca: DPR Sebut Majelis Taklim Harus Terdaftar di Kemenag Berlebihan dan Bisa Bebani Presiden

Pimpinan partai tidak boleh melakukan pendekatan dengan cara intimidatif.

Karena menurut Bamsoet anggota partai tidak digaji.

"Kalau partai ini ingin besar saya yakin dan saya percaya bahwa kita semua pengurusnya harus konsisten melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kita dari partai. Pola partai tentu berbeda dengan sebuah perusahaan. Karena anggota dan kader-kadernya tidak digaji, tidak menerima imbalan apapun, ini adalah kerja sukarela, kerja-kerja politik, " katanya.

Jokowi tegaskan Munas Golkar tidak bisa diintervensi pihak luar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemilihan ketua umum Partai Golkar tidak mungkin diintervensi pihak luar.

"‎Itu kan urusan internal Golkar. Munas urusan internal Golkar. Partai besar pengalaman politiknya panjang tidak mungkin bisa diintervensi menteri eksternal," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2019).

‎Jokowi juga menganggap tudingan terhadap Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang disebut ikut campur proses pemilihan ketua umum Golkar merupakan hal biasa dalam politik.

Baca: Jokowi: Nadiem Makarim Belum Minta Wakil Menteri

"Kalau Mensesneg (Pratikno) bisa intervensi ke Golkar, jagoan bener Mensesneg," kata Jokowi.

Pratikno yang duduk di sisi kanan Jokowi menyampaikan dirinya tidak mengenal satu pun Ketua DPD Golkar.

Baca: Wacana Presiden Bisa Menjabat 3 Periode, Joko Widodo Buka Suara: Lebih Baik Gak Usah Amandemen

"Ini coba kenal satu DPD pun enggak. Pak Seskab, apa urusannya dengan Munas Golkar?" kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan Munas Golkar merupakan masalah internal partai berlambang pohon beringin. Dia tidak memungkiri terdapat sejumlah menteri yang berasal dari kader Golkar.

Baca: Jokowi Terjebak Macet 30 Menit, Pakar Tata Kota Beri 3 Kebijakan Anies Baswedan Mengurai Kemacetan

"Ya Kalau misalnya ada Menteri, Pak Luhut, Pak Luhut kan Golkar, atau Pak Agus Gumiwang, kan Golkar, atau Pak Zainudin Amali, Golkar," imbuhnya.

Terakhir Jokowi meminta semua pihak tidak ikut campur dalam pemilihan ketua umum pada Munas Golkar pekan ini.

"Biarkan Golkar secara demokratis menentukan arah ke depan pimpinannya," ujar Jokowi.

Respons Pratikno

Menteri Sekretaris Negara membantah tudingan yang menyebut dirinya ikut campur tangan dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.

Ketika ditanya wartawan soal tudingan tersebut, Pratikno sempat meminta wartawan mengulangi pertanyannya.

"Intervensi Golkar? Apa urusanku dengan Golkar? Kacau kamu, memangnya aku pernah jadi orang Parpol?" kata Pratikno lalu tertawa di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Baca: Agun Gunandjar Khawatir Golkar Kembali Pecah Setelah Munas

Kemudian, ia pun balik bertanya kepada wartawan.

"Yang milih siapa? Makanya yang milih siapa Golkar?" tanya Pratikno.

Wartawan pun kembali mengkonfirmasikan kepada Pratikno terkait kabar yang menyebut dirinya menelpon dan menekan anggota DPD I Golkar.

"Aku saja tidak tahu DPD-nya itu siapa," kata Pratikno lalu tertawa dan masuk ke mobilnya.

Baca: Jokowi: Pemerintah Keluar Duit Banyak Buat Peserta BPJS Kesehatan

Diberitakan wartakotalive.com sebelumnya, tiga menteri Jokowi disebut-sebut ikut campur tangan dalam pemilihan ketua umum Golkar dengan menekan sejumlah kader supaya mendukung Airlangga Hartarto.

Hal tersebut diungkapkan Fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal.

Menurut Rizal, ketiga menteri tersebut menekan pengurus DPD I, DPD II, dan kepala daerah.

"Jadi ada pembantu (menteri) Presiden, saya enggak mau sebut nama, tapi ada tiga pembantu Presiden yang telepom DPD I, DPD II, dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga," ujar Rizal usai Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Rabu (27/11/2019).

Baca: Pemerintah Diminta Pahami Dahulu Dampak Pemangkasan Eselon III dan IV Sebelum Gunakan Robot Pintar

Dia menyebut ketiga menteri itu berasal dari satu kader Golkar, akademisi, dan satu lainnya berasal dari partai lain.

Dari ketiga menteri tersebut, Rizal menyebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno turut andil mengintervensi kader daerah.

Menurutnya, para menteri tersebut berpihak pada Airlangga.

Ia mempertanyakan kapasitas ketiga menteri tersebut dalam persiapan Munas Golkar.

Di sisi lain, Rizal memandang, ketiga menteri itu sedang mencari legitimasi politik kepada Jokowi.

Alasannya, ketiganya tidak mempunyai kekuatan politik.

"Biar Presiden itu percaya mereka punya kekuatan politik, padahal sebenarnya enggak," ungkap Rizal.