Pengamat: Hadirnya Erick Thohir dalam RDP Jadi Titik Tolak Membaiknya Hubungan Menteri BUMN dan DPR
Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai RDP tersebut menjadi tanda membaiknya hubungan antara Menteri BUMN dengan DPR
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/12/2019).
Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai RDP tersebut menjadi tanda membaiknya hubungan antara Menteri BUMN dengan DPR.
"RDP perdana ini menjadi pijakan pertama bagi Erick sekaligus menjadi titik tolak membaiknya huhungan antara Menteri BUMN dan DPR. Karena seperti kita tahu, Menteri BUMN lalu yakni Rini Soemarno kan ditolak hadir di DPR," ujar Hendri Satrio ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (2/12/2019).
Baca: Ikuti Arahan Erick Thohir, AP II Siap Pacu Kinerja Gapura Angkasa
Hendri Satrio mengatakan RDP tersebut secara otomatis juga menjadi sorotan masyarakat.
Terutama sejak Erick Thohir mengganti sejumlah pejabat eselon I di kementeriannya dan menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.
"Saya sih optimis Erick akan lebih baik dari Rini untuk membantu Pak Jokowi membenahi BUMN dan membuat BUMN lebih berkontribusi bagi negara," kata dia.
"Sinergi dengan DPR pun saya prediksi akan mulus, apalagi Komisi VI DPR diisi orang-orang muda seperti Faisol Riza, Andre Rosiade, Martin Manurung yang ditunjang sosok senior seperti Chairul Anwar," imbuh Hendri.
Baca: Politikus Gerindra Minta Erick Thohir Selidiki Keterlibatan Luhut Panjaitan dalam Konflik BUMN
Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri rapat perdana bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/12/2019).
Dalam rapat tersebut, anggota fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Erick untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 7 tahun 2018 tentang izin impor semen.
Menurutnya, peraturan tersebut tidak sesuai karena produksi semen nasional mengalami surplus.
"Semen ini sekarang pak menteri, kita surplus 35 sampai 42 juta ton setahun pak menteri. Harapan saya Pak Menteri BUMN segera berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan untuk mencabut yang namanya Permendag 7 tahun 2018," ujar Andre di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta.
Baca: Tatap Industri 4.0 Waskita Karya Aplikasikan Penerapan Teknologi Teranyar
Selain itu, Andre juga meminta Erick untuk menghentikan pembangunan pabrik semen.
Ia menilai jika kedua hal tersebut tidak segera direalisasikan, Andre khawatir industri semen nasional akan kolaps.
"Sampai tahun 2030, kita tidak butuh pabrik semen baru. Harapan saya Pak Menteri BUMN berkoordinasi dengam Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk menyelamatkan pabrik semen nasional kita, BUMN kita, jangan sampai akhirnya semen Indonesia kolaps," kata Andre.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.