Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Perppu KPK Belum Terbit, Wakil Ketua KPK: Korupsi Bisa Menyandera Negara

Saut Situmorang: keadaan masa kini cukup relevan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 lewat perppu.

Perppu KPK Belum Terbit, Wakil Ketua KPK: Korupsi Bisa Menyandera Negara
Tribunnews.com/ Lusius Genik
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ditemui di gedung penunjang, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang masih menantikan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang lembaga antirasuah.

Menurut mantan staf ahli Badan Intelijen Negara (BIN) itu, keadaan masa kini cukup relevan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 lewat perppu.

"Masih ditunggu sampai kapanpun atau kalau tidak sejarah akan mencatat seperti apa situasi kebatinan state capture corruption (korupsi menyandera) negara ini dari waktu ke waktu," ujar Saut kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

Baca: Soal Perppu KPK, Fadjroel Rachman: Tak Perlu Diterbitkan, Sudah Ada UU Nomor 19 Tahun 2019

Baca: Jokowi Tidak Terbitkan Perppu, Wakil Ketua KPK Masih Berharap Kebijaksanaan Presiden

Ia mengatakan, saat ini publik dikondisikan memandang bahwa KPK hanya getol melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan tak mampu melakukan penindakan serta pencegahan.

Padahal, menurut Saut, selama ini KPK sangat intens melakukan pencegahan.

Untuk itu, ia berharap Presiden Jokowi mengeluarkan perppu KPK.

Saut khawatir UU KPK hasil revisi dapat membuat pencegahan dan penindakan KPK menjadi longgar.

"Jadi sekali lagi sudi apalah kiranya untuk dikeluarkan saja Perppu guna menyelamatkan negeri ini," kata Saut.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU KPK hasil revisi. Uji materi dengan nomor perkara 57/PUU-XVII-2019, diajukan oleh 18 mahasiswa dari berbagai universitas.

Alasan tidak diterima karena pemohon salah objek. Sehingga permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Anggota Majelis Hakim Enny Nurbaningsih menilai keputusan itu diambil saat menerima salinan perbaikan dari pemohon 14 Oktober 2019 usai melaksanakan sidang pendahuluan.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas