TRIBUNNEWS.LCOM - Terkait ancaman tunggakan BPJS Kesehatan, Walikota Balikpapan Rizal Effendi berencana mengkaji ulang rencana penyaluran dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi peserta kelas III.

Ini karena banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang mengajukan turun kelas ke kelas III karena iuran naik.

Sejauh ini data Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah penerima bantuan iuran sejumlah 18.000 jiwa dengan anggaran yang harus dikucurkan sebesar Rp 70 miliar per tahunnya.

"Kalau lah nanti ada hitungan PBI kelas III dimasukkan ke PBI itu tetap harus kita hitung dengan baik, kira-kira itu memerlukan dana sekitar Rp 70 miliar kalau kelas III semuanya dicover," ujar Rizal Effendi, dilansir dari kanal Youtube KompasTV, Senin (1/11/2019).

Rizal Effendi juga menegaskan hal itu tidak menguntungkan jika mengcover kelas III seluruhnya.

"Tapi itu tidak menguntungkan kalau kita nanti mengcover begitu saja kelas III, semuanya nanti bisa turun semua kelas II juga ikut ke kelas III," ungkapnya.

Lanjut, Rizal mengatakan BPJS Kesehatan adalah bentuk gotong royong dan segera akan dibahas mengenai mengefektifkan potensi PBI yang ada.

"Padahal BPJS juga kan program gotong royong, tidak boleh gitu kan. Jadi dalam waktu dekat akan rapat, bahas bagaimana nih mengefektifkan PBI yang ada ini supaya bisa tercover," pungkasnya

Sehingga, menurut Rizal tidak ada lagi yang mengeluh kepada kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Komisi IX atau Komisi Kesehatan DPR Anwar Hafid menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menyebut pelayanan berlebihan dari dokter sebagai salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan hingga triliunan rupiah.

Baca: BPJAMSOSTEK Gandeng MIR, PMI Malaysia Lebih Mudah Bayar Iuran

Anwar Hafid mengatakan terkait penyakit yang paling menyerap anggaran terbesar BPJS Kesehatan saat ini banyak dialami oleh kalangan mampu maupun tidak mampu.

"Kalaupun ada kasus-kasus seperti yang disampaikan bahwa operasi caesar kemudian jantung itu adalah jenis penyakit yang paling menyerap dana anggaran BPJS Kesehatan."

"Saya kira itu sebuah kenyataan juga di tengah-tengah masyarakat kita penyakit seperti ini sekarang menjadi trend di tengah-tengah masyarakat kita yang lebih banyak dialami oleh masyarakat baik orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu hari ini," jelas Anwar, dilansir dari tayangan Youtube KompasTV, Minggu (1/12/2019).

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Demokrat ini menyatakan Komisi XI belum sampai menyasar dugaan pelayanan berlebihan dari dokter sebagai penyebab defisit BPJS Kesehatan.

Baca: Tak Hanya BPJS Kesehatan, Tiga Tarif Ini Juga Akan Mengalami Kenaikan di Tahun 2020

Baca: Tak Hanya BPJS Kesehatan, Tiga Tarif Ini Juga Akan Mengalami Kenaikan di Tahun 2020

Anwar menambahkan DPR lebih menyoroti data peserta BPJS yang belum dimutakhirkan serta macetnya pembayaran iuran dari peserta sebagai penyebab membengkaknya biaya BPJS Kesehatan.

Lanjut, Anwar juga mengatakan untuk permasalahan dokter belum sampai ranah ke sana, sekarang lebih ke persoalan data dan standar kemiskinan.

"Masalah dokter sebetulnya ya, kami belum sampai ke sana di DPR RI tapi kami lebih kepada persoalan data kemudian kepada persoalan standar kemiskinan itu sendiri," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Indah Apilin Cahyani)