Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Christianto Wibisono: Sebuah 'Wishful Thinking' Indonesia 2024

Menurutnya, mendalami sejarah klimaks dan antiklimaks kejayaan Bung Karno merupakan pelajaraan berharga bagi elite sekitar Jokowi 2020.

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Christianto Wibisono: Sebuah 'Wishful Thinking' Indonesia 2024
Ist
Christianto Wibisono, Founder dan Chairman PT Pusat Data Bisnis Indonesia 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi dengan keras mengecam para pencari muka, yang mau menampar mukanya dan menjerumuskan dirinya dengan langkah menjilat wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode.

Christianto Wibisono (CW), kelahiran 10 April 1945, Founder dan Chairman PT Pusat Data Bisnis Indonesia mengingatkan hal itu kepada Tribunnews.com Rabu ini (4/12/2019).

"Saya teringat pada pidato Presiden Sukarno 25 Februari 1965 ketika membubarkan BPS dan membreidel 21 surat kabar terkait BPS. Organisasi BPS, Badan Pendukung Sukarnoisme justru mau menggulingkan dan membunuh Sukarnoisme dan Sukarno," papar CW.

Menurutnya, mendalami sejarah klimaks dan antiklimaks kejayaan Bung Karno merupakan pelajaraan berharga bagi elite sekitar Jokowi 2020.

"Mengapa? Karena Bung Karno sedang berada pada puncak kekuasaan dan kinerja luar biasa. Memenangkan Irian Barat tanpa perang dengan mediasi Presiden Kennedy pada 17 Agustus 1962. Menyelenggarakan Asian Games IV Agustus 1962. Diangkat jadi Presiden Seumur Hidup pada SU MPRS II, Mei 1963 beberapa hari setelah insiden rasialis 10 Mei 1963 anti Tionghoa di Bandung. Kemudian, berkonfrontasi dengan Malaysia yang lahir 16 September 1963, yang tidak sempat didamaikan oleh alm Presiden Kennedy yang gugur 23 Nov 1963, meskipun Jaksa Agung Robert Kennedy sempat mondar-mandir ingin mendamaikan Presiden Sukarno dan PM Malaysia Tengku Abdulrahman."

CW juga menambahkan, di balik kemercusuaran sukses Irian Barat, Asian Games IV, disusul Ganefo atau Olimpiade tandingan 1963, yang mengakibatkan Indonesia diskors tidak bisa ikut Olimpiade Tokyo 1964.

Berita Rekomendasi

Semua itu hanya karena solidaritas Indonesia menolak kehadiran Israel dan Taiwan ke Asian Games IV di Jakarta Agustus 1962.

"Situasi politik domestik bagaikan api dalam sekam. Dalam suatu sidang kabinet di Istana Bogor, 1964 Chairul Saleh sempat mencabut pistol dan menantang duel Ketua CC PKI DN Aidit. Chairul murka sekali karena manuver Aidit membekukan partai Murba dan ofensif terhadap kubu anti komunis dari seniman penanda tangan Manifest Kebudayaan, dan kemudian BPS."

Chairul Saleh, tambah CW, mempertahankan posisi rangkap sebagai Ketua MPRS dan Waperdam III, sedang Adam Malik dilengserkan ke samping sebagai Menko Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, setelah didemo oleh istri Waperdam Menlu dr Subandrio sebagai Menteri Perdagangan yang gagal menstablikan harga beras 1964 -1966.

"Adam Malik adalah contoh tokoh nasional kelas global, yang tidak pernah menjadi ketum partai gurem (Murba) yang “berkuasa” secara de fakto. Artinya meski hanya beberaa orang, tapi Murba bisa menjadi lingkaran dekat Presiden Sukarno secara efektif."

Meskipun demikian, tambah CW, sayang Chairul Saleh terlambat terjun ke kapal Orde Baru ketika kapal Orde Lama tenggelam, dan malah Chairul masuk kloter 15 menteri yang ditahan Pangkopkamtib Jenderal Soeharto, 18 Maret 1966, dan wafat dalam status tapol yang tidak pernah diadil pada 1967.

"Adam Malik sendiri hokgie menjadi Menlu 11 tahun, dan ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendadak tidak bersedia jadi wapres lagi, maka Adam Malik menjadi Wapres ketiga RI sampai 1983. Sebagai Menlu, Adam sempat menjadi Ketua Majelis Umum PBB 1971, yang memulihkan posisi RRT sebagai Lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. Suatu posisi yang harus antri sekitar 200 tahun karena rotasi menurut 193 negara, setiap tahun satu negara anggota PBB."

Selain itu CW menambahkan, Bung Karno tidak pernah dipilih oleh pemilihan umum. Dia diangkat dengan aklamasi oleh Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 18 Agustus 1945 dan terus menduduki jabatan kepresidenan Indonesia sampai dicabut oleh TAP MPRS 1967, digantikan oleh Pejabat Presiden Soeharto pada 12 Maret 1967.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas