Sementara itu, Junimart juga meminta Mendagri melakukan pertemuan dengan Menteri Agama Fachrul Razi, serta Menkopolhukam Mahfud MD.

Pertemuan tersebut dalam rangka mengkaji kembali SKT FPI.

Hal ini perlu karena menurut Junimart, SKT tersebut tidak menghapuskan anggaran dasar yang merupakan UU bagi Ormas tersebut.

Sehingga akan timbul kekhawatiran dalam hal tersebut.

"Bisa saja pada waktunya SKT diterbitkan maka si Ormas mencabut surat pernyataan, jadi yang akan berlaku adalah anggaran dasar rumah tangga," ungkapnya.

"Saya tidak berbicara terkait substansi tentang siapa itu organisasi, namun saya berbicara terkait bagaimana kekuatan hukum dan perpu no 2 Tahun 2017 dijalankan secara cermat, cerdas dan konsekuen," imbuhnya. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)