Ketua DPP FPI Minta Kemendagri Buat Daftar Ormas yang Sudah Punya SKT
Ahmad Sobri Lubis meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuat daftar organisasi masyarakat (ormas) yang sudah mendapat SKT.
Tayang:
Penulis:
Nuryanti
Editor:
Ayu Miftakhul Husna
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Jimly-Asshiddiqie-usai-pelaksanaan-salat-Iduladha.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ketua-umum-dpp-fpi-ahmad-sobri.jpg)
Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV
Ketua Umum DPP FPI, Ahmad Sobri
Ahmad Sobri menilai pemerintah melihat kata Khilafah tersebut secara sempit.
"Soal yang dipermasalahkan oleh Pak Tito, masalah visi dan misi, Khilafah,"
"Ini yang menunjukkan bahwa pemerintah ini melihat kata Khilafah dari kaca mata yang sempit," ujarnya.
Menurutnya, arti kata Khilafah tersebut luas dan dinamis.
"Khilafah ini luas sekali, dan dinamis," katanya.
Ia menyebut permasalahan kata Khilafah tersebut seharusnya melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Diskusinya ini harusnya melibatkan MUI, bukan Kemendagri," jelas Ahmad Sobri.
"Justru Kementerian Agama sudah meneliti bahwa ternyata tidak ada masalah soal Khilafah versinya FPI," lanjutnya.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
Berita Populer
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/SALAT-iduladha-di-DPP-Golkar-2026.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/salatiduladha12222.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/gibran-dna-jan-ethes-Salat-Idul-Adha-1447-Hijriah-di-Masjid-Istiqlal.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Kombes-Budi-Hermanto-Kasus-Ijazah-Jokowi_1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Menag-Nasaruddin-Umar-di-kawasan-Masjid-Istiqlal-Jakarta-Sabtu-2332026.jpg)