TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritik pendaftaran menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan.

Hal tersebut diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Rabu (4/12/2019).

Mardani Ali mengatakan pilihan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat memang merupakan hak semua orang.

Namun Mardani Ali berpendapat apabila terdapat nepotisme dalam sebuah politik, hal tersebut merupakan tanda kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Saya tidak ingin judgement, semua orang berhak," ujar Mardani Ali.

"Tetapi kalau sikap saya nepotisme itu adalah kemunduran bagi demokrasi Indonesia," tambahnya.

Berbeda dengan politisi PDIP, Junimart Girsang.

Menurutnya, kali ini merupakan kesempatan bagi kaum milenial untuk dapat memegang peranan penting di masyarakat.

Junimart juga mengatakan semua yang terjadi merupakan sebuah kebetulan.

Bobby mendaftar sebagai Wali Kota Medan yang kebetulan menjadi menantu Presiden Jokowi.

Begitu pula dengan Gibran, putra sulung Presiden Jokowi yang mendaftar jadi wali kota Solo.

Sehingga menurut Junimart tindakan tersebut terlalu jauh untuk dikatakan sebagai nepotisme.

"Apalagi sekarang kan betul-betul yang mendengung itukan milenial, kebetulan mereka milenial, jadi ini semua sebuah kebetulan menurut saya,"

"Kebetulan beliau jadi anak presiden, kebetulan Bobby menjadi menantu presiden dan memang sekarang lagi zamannya milenial."

"Kan kita belum juga lihat siapa lagi nanti yang maju, apakah milenial yang lain ada maju? Kan begitu."

"Dan kalau nepotisme menurut saya terlalu jauh kita bicara ke sana. Kita lihat dulu"

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Nusyirwan Soejono.

Nusyirwan menuturkan sebuah tindakan dapat dikatakan nepotisme apabila adanya hubungan saudara atau kerabat dekat.

Namun dalam lingkup bidang ekonomi.

Nusyirwan mengatakan dalam dunia politik saat ini berbeda dengan masa politik pada masa orde baru.

"Ya kalau itu bagian daripada saudara atau kerabat ya nepotisme," ucap Nusyirwan.

"Tapi tentu di dalam terjun ke dunia politik kita harus bedakan suasana pada masa orde baru ada sebutan nepotisme."

"Nepotisme tinjauan kekuasaan untuk yang aspek ekonomi, kemudian juga proses politik pada masa lalu berbeda dengan sekarang."

Apalagi Nusyirwan menjelaskan nepotisme dikaitkan dengan pemilihan yang dilangsungkan secara langsung.

Sehingga adanya kedekatan atau tidak dalam dunia politik saat ini tidak memberikan jaminan seseorang untuk dapat terpilih.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)