TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina merupakan keputusan bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan oleh Erick Thohir dalam acara Mata Najwa yang disiarkan langsung di Trans 7, pada Rabu (4/12/2019).

Erick Thohir mengatakan sebelum penunjukkan seseorang menduduki sebuah posisi harus melalui Tim Penilai Akhir (TPA).

Siapapun harus melewati proses itu tanpa melihat adanya kedekatan yang justru membuat penunjukkan menjadi tidak objektif.

Karena Erick Thohir ingin membentuk perusahaan BUMN yang tata kelola perusahaannya baik.

Kemudian dapat memperbaiki penerapan bisnisnya.

Erick Thohir menuturkan apabila sebuah tim di perusahaan BUMN tidak dapat dipercaya dan bekerja dengan baik, maka tidak akan bisa menerapkan model bisnis yang baik dan baru.

"Saya rasa itu keputusan bersama, kitakan ada prosesnya, ada proses TPA-nya," jelas Erick Thohir.

"Kita tidak mungkin mengangkat seseorang hanya karena ada kedekatan yang membuat menjadi tidak objektif."

"Proses-proses yang ada di TPA ini harus tetap dijalankan, karena fundamental yang harus kita bangun kan good corporate governencenya dulu, baru bisnisnya."

"Tapi kalau tadi timnya sendiri sudah tidak bisa dipercaya, tidak bisa bekerja, bagaimana kita bisa menerapkan bisnis-bisnis baik atau bisnis model yang baru."

Erick Thohir menuturkan, Kementerian BUMN yang memiliki 142 perusahaan harus mempunyai sosok yang baik, memiliki kerja sama yang bagus, berakhlak baik, serta mempunyai loyalitas yang tinggi.

Ia juga menceritakan untuk mengajak sosok yang telah terpilih seperti Ahok, Chandra Hamzah, Pahala, hingga Emma Sri Martini bukan suatu hal yang mudah.

"142 BUMN saya rasa kita terbuka, tidak mungkin dimanage dengan kita-kita. Kita harus punya figur-figur yang baik, mencerminkan akhlak, teamwork, dan loyalitas dengan itu ya mau tidak mau kita harus membuka diri," ungkap Erick Thohir.